ART Senator Vocal Dapil Sulteng Soroti Lemahnya Penegakan Hukum Di Daerah – Daerah

0
77

ART : Kepolisian dan Kejaksaan serta bidang hukum lainnya diperbaiki kinerjanya, agar rakyat mendapat keadilan hukum yang sama. Jangan hanya tajam kebawah tapi tumpul keatas, serta berantas pratik mafia-mafia hukum, agar hukum itu bisa bersih.

JAKARTA, Nuansapos.com – Sikap kritis dan pembelaan pada kepentingan masyarakat kembali ditunjukan oleh Dr Abdul Rachman Thaha SH.MH (ART), sebagai anggota senator DPD / MPR RI Dapil Sulteng, saat Raker dengan pihak Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum ) Mabes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto, bersama Wakil Kejaksaan Agung (Kejagung) RI Setia Untung Arimuladi, baru – baru ini di Jakarta.

Kali ini yang disorotinya adalah terkait adanya dua persoalan penyelesaian hukum. yang saat ini tengah ditangani kasusnya oleh pihak Kejaksaan Tinggi dan Polda di dua Provinsi berbeda di kepulauan Maluku, yang dinilai janggal dan melanggal azas keadilan serta hak asasi manusia.

Pasalnya kata ART, saat dalam urainya adalah yang pertama, yang ditujukan kepada pihak Kejagung RI, terkait adanya aspirasi dari masyarakat Provinsi Maluku Tengah, soal pelanggaran HAM terkait kasus tanah, dengan tersangka Fery Tanaya.

“Saya laporkan kepada pihak Kejagung dan Kepolisian bahwa Kasus serupa seperti ini, pernah terjadi di Dapil saya sendiri, tetapi syukur masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Artinya banyak kasus yang tengah ditangani baik oleh Jaksa mau pun Polri. Hari ini, saya akan melaporkan bahwa ini terjadi lagi, adanya tersangka yang kedua kali. Yang telah dilakukan praperadilan, awalnya oleh saudara Feri Tanaya. Jadi saya angkat kembali.” ucap ART.

Pasalnya ART, mengaku heran soal adanya status tersangka kepada Feri Tanaya melalui surat yang dilayangkan.

“Ini tidak etis sebenarnya, ada bukti yang saya temukan hari ini, adalah notis yang sampai ketangan tersangka. Jadi ini perluh adanya sikap dari Wakil Kepala Kejaksaan Agung.” tutur ART

Seraya menambahkan, “Hal ini diperparah lagi soal adanya isu-isu yang berkebang yang dilakukan oleh pihak Kejati, terhadap Feri Tanaya.”Yang pertama itu adalah persoalan markup yang dituduhkan. Kedua, jual tanah milik negara. Yang ketiga, salah bayar, maladministrasi, salah nomor induk. Yang terakhir tanah ini milik Pemprov. Yang terakhir lagi Feri Tanaya tidak berhak menerima harga tanah. Inikan fatal, isu-isu yang sengaja dikembangkan oleh pihak Kejati disana.” ungkap ART.

“Saya minta tolong pihak Kejaksaan Agung, harus menindak tegas para oknum-oknum yang telah melakukan sebuah rekayasa hukum. Apalagi ada notis yang bocor seperti ini. Jadi jangan permainkan hukum ini, jangan menzalimi orang.” tegas ART.

Apalagi Feri Tanaya menurut ART adalah seorang pengusaha, dengan karyawan ada sebanyak 1.000 orang, yang tidak dirumahkan.”Coba bayangkan, saudara Feri Tanaya ini, menjalankan bisnisnya, kemudian diganggu. Jadi tolong Jampidsus ambil tindakan, kawal kasus persoalan ini, sebagai mana doktrin Jaksa itu sendiri dan motto Kejaksaan. Jangan dipermainkan, sudah saatnya kita benar-benar mendudukan sebuah penegakan hukum di negeri ini dengan rasa keadilan.” ujar ART.

Sementara itu, ART juga memperlihatkan sejumlah data laporan dari warga masyarakat Maluku Tengah, yang ditujukan kepada Irwasum Makes Polri dan Wakil Kejagung RI.

“Laporan ini banyak dari Maluku Tengah. Pak Irwasum, saya minta tolong pak, dalam hal penegakan hukum. Hak asasi masyarakat tengah dirampok dalam hal perkebunan kelapa sawit. Banyak laporan hak tanah ulayat, yang dirampas begitu saja, melalui sebuah permainan hukum oleh para oknum penegak hukum, yang kemudian dimenangkan oleh pengusaha yang tidak perluh saya sebutkan disini, kemudian dikuasai tanpa ada kejelasan status tanahnya dan hari ini, saya mohon pak Irwasum, tolong segera ambil sebuah tindakan tegas.” harapnya.

Bahkan kata ART, semua persoalan tersebut akan segera ia laporkan. Pasalnya ada sebanyak 74.000 hektar tanah ulayat yang telah dirampas untuk dijadikan kebun kelapa sawit.

“Ini semua menggunakan kekuasan, untuk kepentingan segelintir orang. Sudah tinggalkan saja cara -cara seperti ini. Kepada Kapolri dalam hal ini Irwasum dan Kejagung dalam hal ini diwakili oleh Wakajagung agar segera ambil tindakan, bukan jamannya lagi untuk menzolimi orang, jangan merekayasa sesuatu menjadi sesuatu.” pungkasnya.

Irwasum Makes Polri Komjen Pol Agung Budi Maryoto pada kesempatannya menyikapi adanya data laporan terkait persoalan tanah dan lainya di Provinsi Maluku Utara, yang disampaikan oleh ART.

“Dari sahabat saya bapak Abdullah Rahman, dari Maluku Utara, untuk segera menindak lanjuti banyak permasahan – permasalahan yang berkaitan dengan tanah dan lainnya. Pada saat saudara bertanya, kami sudah menghubungi Kapolda Maluku Utara, dan kami akan tindak lanjuti dengan tegas untuk turunkan tim. Namun, tolong data-data yang saudara punya, dishare atau dikirim agar kami bisa objektif dalam melakukan pengusutannya.” tegasnya.

Sementara itu Wakil Kejaksaan Agung, juga akan meminta pihak Kejaksaan Tinggi Provinsi Maluku Utara untuk melakukan ekspose di Kejaksaan Agung.

“Dari sahabat saya Abdul Rachman Thaha, pertanyaannya menarik sekali. Tadi saya sudah sampaikan kepada Pidsus, kebetulan disebelah saya, dan meminta agar Kejaksaan tinggi, untuk melakukan ekspos di Kejagung, apakah yang disampaikan tadi, begitu adanya?, memaksakan dua kali menjadi tersangka.
Insya Allah akan segera ditindaklanjuti dan di follow up.” imbuhnya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here