Ekonomi

Dosen Teknik UPI Di Tangkap Kejati Jabar Akibat Kekayaan Milyaran Rupiah Diduga Dari Proyek.

Nuansapos.com – ‎‎Penanganan kasus dugaan korupsi proyek pembangunan gedung Convention and Exhibition Center di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung yang menyeret Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) hingga ditahan oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memunculkan dimensi perbandingan baru yang kian menarik perhatian publik.
‎
‎Di tengah mencuatnya kasus kerugian negara sebesar Rp25,98 miliar tersebut, penelusuran terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) periode tahun 2025 menunjukkan profil aset Rektor UPI Bandung, Didi Sukyadi, tergolong tidak mencolok.
‎
‎Berdasarkan dokumen resmi yang telah terverifikasi administratif lengkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), total harta kekayaan pucuk pimpinan kampus asal Jawa Barat itu hanya tercatat berada di angka Rp4,69 miliar atau tepatnya Rp4.687.906.403 tanpa catatan utang.
‎
‎
‎Kondisi profil kekayaan pimpinan kampus di Bandung yang relatif sederhana tersebut memicu diskusi hangat apabila disandingkan dengan dinamika yang berlangsung di Universitas Tadulako (Untad), Palu, Sulawesi Tengah.
‎
‎Selama ini,gelombang aksi unjuk rasa yang digerakkan elemen mahasiswa di Untad terbilang sangat gencar menyuarakan berbagai dugaan perbuatan melawan hukum dalam tata kelola kampus.
‎
‎Namun, di tengah derasnya desakan serta sorotan publik terhadap berbagai dugaan penyimpangan tersebut, langkah penegakan hukum dari pihak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dinilai masih berjalan di tempat dan terkesan tidak berdaya ketika berhadapan dengan otoritas tertinggi di kampus terbesar di Sulawesi Tengah tersebut.
‎
‎Kontras antara gencarnya kritik mahasiswa dan lambannya respons aparat penegak hukum di Palu kian menjadi sorotan tajam setelah publik mencermati lonjakan grafik harta kekayaan Rektor Universitas Tadulako, Amar, selama tiga tahun terakhir.
‎
‎Berdasarkan catatan akumulasi pelaporan dari tahun 2023, 2024, hingga 2025, kekayaan pucuk pimpinan Untad tersebut mengalami pertambahan nilai yang sangat signifikan, yakni mencapai sekitar Rp8,12 miliar dalam kurun waktu tiga tahun masa kepemimpinannya.
‎
‎Lonjakan aset dalam periode yang relatif singkat ini memunculkan tanda tanya besar di kalangan pemerhati kebijakan publik mengenai sumber dan pola pertumbuhan kekayaan penyelenggara negara di sektor pendidikan tinggi.
‎
‎
‎Jika ditelusuri secara rinci berdasarkan fase tahunan, laju pertambahan harta kekayaan Rektor Untad memperlihatkan pola akselerasi yang terus menanjak tajam dari tahun ke tahun.
‎
‎Pada tahun pertama menjabat sebagai rektor, kenaikan harta kekayaannya tercatat masih relatif landai, yakni hanya bertambah sebesar Rp327.527.600 dibandingkan laporan periode sebelumnya.
‎
‎Angka pertumbuhan yang tergolong wajar pada fase awal kepemimpinan tersebut menjadi titik awal perbandingan sebelum kurva kekayaannya mulai bergerak naik secara drastis pada tahun-tahun berikutnya.
‎
‎Memasuki tahun kedua kepemimpinannya pada periode pelaporan 2024, grafik kekayaan Rektor Untad tercatat mengalami lonjakan yang jauh lebih besar dengan pertambahan nilai mencapai Rp2,51 miliar.
‎
‎Tren peningkatan tajam tersebut kemudian mencapai puncaknya pada tahun pelaporan 2025, di mana harta kekayaannya kembali melesat naik sebesar Rp5,7 miliar hanya dalam rentang waktu satu tahun.
‎
‎Akselerasi kenaikan dari ratusan juta rupiah menjadi miliaran rupiah setiap tahunnya ini semakin memperkuat sorotan publik terhadap transparansi penghasilan serta pengelolaan aset di lingkungan pimpinan perguruan tinggi.
‎
‎Akumulasi dari lonjakan tajam selama tiga tahun berturut-turut tersebut pada akhirnya menempatkan total harta kekayaan bersih Rektor Untad pada tahun 2025 di angka fantastis, yakni mencapai Rp23,4 miliar atau tepatnya Rp23.439.616.300 tanpa catatan utang sedikit pun.
‎
‎Angka tersebut menciptakan jurang perbandingan yang sangat lebar jika disandingkan dengan Rektor UPI Bandung yang total kekayaan bersihnya hanya berada di kisaran Rp4,69 miliar, atau terpaut hampir lima kali lipat lebih rendah.
‎
‎Ketimpangan angka kekayaan yang mencolok di tengah gencarnya tuntutan mahasiswa serta sunyinya penindakan hukum di Sulawesi Tengah ini pun menjadi bahan evaluasi serius bagi publik atas efektivitas pengawasan keuangan dan integritas birokrasi kampus.Pikiranrakyatsulteng.com
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎
‎

Tinggalkan Balasan

RSS
Follow by Email
Instagram
WhatsApp