Ini Kasus Hukum Sejak Prof Amar Pimpin Untad
Palu,Nuansapos.com – Sejak dilantik pada Maret 2023 sebagai Rektor Universitas Tadulako (Untad), kepemimpinan Prof. Dr. Ir. Amar, S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng dihadapkan pada beberapa dinamika dan sorotan kasus hukum serta polemik di lingkungan kampus.
Yakni dugaan Korupsi Proyek Infrastruktur dan Pengaduan APH (November 2026).
Pada awal November 2026, Kelompok Peduli Kampus (KPK) Untad menyampaikan aduan masyarakat kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tengah terkait dugaan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang.
Kemudian laporan tersebut mencakup dugaan ketidakwajaran anggaran pada sejumlah proyek, seperti renovasi gerbang kampus senilai kurang lebih Rp14 miliar, proyek pembangunan taman dan WC auditorium.
Ketua KPK Untad, Jamaluddin Mariajang, menyatakan langkah ini diambil untuk mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) menuntaskan berbagai aduan masyarakat yang belum jelas penanganannya.
Kemudian dugaan Korupsi Dana KKN Tematik Pencegahan Stunting (Agustus 2025). Auditor forensik Untad, Muhammad Ansar, mendesak pihak kepolisian (Polda Sulteng) untuk mempercepat penanganan kasus dugaan penyelewengan, laporan fiktif, hingga pemalsuan dokumen dalam dana KKN Tematik Pencegahan Stunting yang menyeret nama kampus.
Selanjutnya Polemik Dugaan Plagiarisme dan Pencabutan Gelar Guru Besar (2025–2026). Pada pertengahan 2025 hingga April 2026, publik digegerkan dengan isu dugaan pelanggaran etik dan plagiarisme yang melibatkan dosen berinisial Prof. RN (yang mencatat publikasi puluhan artikel dalam waktu singkat) serta dugaan pengambilan karya mahasiswa.
Prof. Amar sempat melayangkan surat bantahan kepada Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi untuk membela Prof. RN.
Polemik kian memanas setelah Rektor disebut-sebut merespons kritis pemeriksaan yang dilakukan oleh tim Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendiktisaintek terkait kasus plagiarisme tersebut.
Organisasi Mahasiswa (Ormawa) khususnya dari FISIP Untad sempat menggelar aksi protes di depan gedung rektorat terkait kebijakan penutupan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan mahasiswa yang belum melunasi.
Kasus yang telah inchra yakni proyek di Universitas Tadulako (Untad) yang melibatkan Fuad adalah kasus korupsi pengadaan alat laboratorium layanan pendidikan di Fakultas Kedokteran (FK) Untad Tahun Anggaran 2022.
Fuad Zubaidi (selaku Pejabat Pembuat Komitmen / PPK serta Kepala Unit Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Untad saat itu) bersama Tri Purnomo (Direktur CV Satria Bayu Aji selaku pihak penyedia jasa).
Diduga terjadi penggelembungan harga (mark up) hingga sekitar Rp7 miliar dari nilai proyek pengadaan alat laboratorium senilai Rp13,05 miliar (dengan kerugian negara yang diaudit mencapai kurang lebih Rp3,09 miliar).
Fuad Zubaidi dan Tri Purnomo sebelumnya telah menjalani proses peradilan di Pengadilan Tipikor Palu.
Berdasarkan putusan kasasi dari Mahkamah Agung (MA), Fuad Zubaidi dijatuhi vonis 1 tahun penjara serta denda Rp100 juta (subsider 4 bulan kurungan).
Pada April 2026, pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Palu secara resmi mengeksekusi dan menahan Fuad Zubaidi untuk menjalani hukumannya di Lapas Kelas IIA Palu.
Kemudian saat ini Ditreskrimsus Polda Sulteng tengah melakukan penyelidikan sejumlah dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Untad Palu sejak dibawah kepemimpinan Prof Amar. Ikrapost.com