Anleg Sulteng Muhaimin Yunus Hadi Tanggapi Aksi Demo Di Mapolsek Poso Pesisir Utara
POSO, Nuansapos.com – Pasca adanya aksi demo di depan Mapolsek Poso Pesisir Utara pada Jumat 09 April 2021, yang menuntut adanya kejelasan hukum atas meninggalnya Qidam Al-Fariski Mofance pemuda warga Poso, menuai tanggapan dari seorang anggota Legislatif Provinsi Sulteng asal Kabupaten Poso Muhaimin Yunus Hadi.
“Apa yang dilakukan kemarin oleh orang tua dan keluarga korban mau pun warga masyarakat yang peduli atas kasus meninggalnya adik Qidam ini, adalah hal yang wajar dan telah menjadi hak mereka sebagai sesama anak bangsa untuk mendapatkan keadilan di mata hukum di negeri ini. Kalau pun kemudian ada sedikit tindakan aksi anarkis pembakaran pos jaga, itu merupakan luapan rasa kecewa mereka terhadap soal penanganan kasus itu sendiri yang makin tidak jelas dalam penyelesaiannya bahkan terkesan memang sengaja disamarkan,” ucap Mimin sapaan akrabnya kepada pewarta melalui sambungan telepon, Sabtu (10/04/2021).
Olehnya dirinya sangat berharap kepada pihak aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian agar secepatnya mengungkap kebenaran yang ada dibalik meninggalnya Qidam Al-Fariski Mofance.
Pasalnya ucap Mimin semakin lambat terselesaikannya kasus ini, berdampak semakin memperpanjang rasa duka dan kecewa yang mendalam baik itu dari pihak keluarga almarhum mau pun dari warga masyarakat.
“Saya berharap pada pihak penegak hukum jangan lagi hanya memandang sepeleh apa terjadi di depan kantor Polsek kemarin. Itu isyarat serius, jangan lagi bermain-main dirana ini, yang bisa saja berimbas pada rasa ketidakpercayaan masyarakat pada penegak hukum itu sendiri,” ucap Mimin yang juga Ketua DPD PAN Kabupaten Poso.
Diketahui, Qidam Al-Fariski Mofance diduga korban salah tembak yang dilakukan oknum Satgas Tinombala pada 9 April 2020 silam. Pemuda berusia sekitar 20 tahun ini, tewas dengan luka tembak saat berada di belakang Polsek Poso Pesisir Utara pada malam hari.
Sejak itu, pihak keluarga korban terus menuntut pihak kepolisian mengungkap dan menindak tegas para pelaku. Apalagi, menurut pihak keluarga, polisi belum mampu menjelaskan keterkaitan anggota keluarganya yang kehilangan nyawa secara tragis itu dengan kelompok teroris yang jadi target operasi penegakkan hukum dengan sandi Tinombala saat itu.
Guna untuk mendapatkan keadilan dalam rentang dua bulan pasca kejadian, pihak keluarga bersama Tim Pembela Muslim (TPM) yang jadi kuasa hukum, juga telah mengadukan kasus ini ke pihak Polda Sulteng, Komnas HAM, DPRD Poso dan DPRD Provinsi.
Sejauh ini diketahui pula upaya pengungkapan dugaan salah sasaran yang mengorbankan warga tidak bersalah itu, dilakukan polisi dengan melibatkan Mabes Polri dan Komnas HAM. Namun para pelaku belum juga terungkap, walau pun sudah puluhan anggota polisi dalam kasus itu telah diperiksa, dengan status sebagai saksi.
