Walau Efisiensi Anggaran Masih Berlaku, Justru Pokir DPRD Parimo 2026 Semakin ‘Membengkak’ Dibantah Ketua Dekab
PARIMO, nuansapos – Pemberlakuan efisiensi anggaran daerah dari pusat hingga kini masih terus dilakukan. Tapi sepertinya tidak berlaku untuk para wakil rakyat di Kabupaten Parigi Moutong, Sulawesi Tengah yang berupaya agar anggaran pokok-pokok pikiran rakyat (pokir) ‘diperbesar’.
Berdasarkan informasi yang diterima media ini, awalnya pihak Eksekutif memberikan dana pokir 2026 sebesar Rp10 Miliar.
Namun karena pihak DPRD merasa masih kecil anggaran yang diberikan, akhirnya anggaran ditambah Rp 10 Miliar menjadi Rp 20 Miliar.
Itupun masih dirasa kurang oleh DPRD sehingga wakil rakyat ini meminta tambahan lagi sebesar Rp 5 Miliar kepihak Eksekutif, namun masih dalam tahap koordinasi.
Jika direstui maka nilainya fantastis capai Rp 25 Miliar.Kini suara sumbang terkait polemik anggaran pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD Parigi Moutong kembali menjadi sorotan tajam dikalangan masyarakat.
Drama tarik menarik antara legislatif dan eksekutif ini bukan hanya menimbulkan kritik publik, tetapi juga berdampak pada molornya jadwal Paripurna Penetapan APBD 2026.Langkah DPRD ini langsung memantik kritik keras dari masyarakat.
Di tengah kondisi ekonomi rakyat Parigi Moutong yang sedang sulit dan kebijakan efisiensi anggaran daerah, permintaan tambahan tersebut dinilai sebagai tindakan yang tidak menunjukkan empati maupun sensitivitas politik.
Tidak berhenti di situ, sejumlah sumber menyebut adanya dugaan bahwa pokir-pokir tersebut berbentuk paket proyek, di mana rekanan atau kontraktor yang akan mengerjakan proyek sudah ditentukan oleh oknum anggota DPRD.
Dugaan ini memperkuat kekhawatiran adanya konflik kepentingan, penggiringan anggaran, hingga penyalahgunaan kewenangan.Efek dari tarik menarik dan tekanan tersebut membuat jadwal Paripurna Penetapan APBD 2026 ikut molor, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam tahapan penyusunan anggaran daerah.
DPRD harusnya menjadi pengawas anggaran yang mengutamakan kepentingan publik, bukan justru menjadi pihak yang memaksakan alokasi pokir yang berpotensi dimonetisasi melalui proyek-proyek tertentu.
Drama pokir ini kini semakin memperlebar jurang kepercayaan masyarakat terhadap para wakilnya di DPRD Parigi Moutong.
Publik menunggu sikap tegas pemerintah daerah: apakah kembali tunduk pada tekanan politik, atau berdiri menjaga kepentingan masyarakat.
Sementara, Ketua DPRD Drs Alfreds Tonggiroh MSi saat dikonfirmasi wartawan membantah adanya permintaan tambahan pokir, baik tambahan Rp 10 miliar serta tambahan Rp 5 miliar.
Sedangkan nilai Pokir yang disepakati sejak awal tetap Rp10 miliar berdasarkan hasil asesmen kemampuan keuangan daerah, ujarnya Rabu (31/12/2025).
Alfreds jelaskan jika isu permintaan tambahan di akhir injuri time sebesar Rp 5 miliar setelah ada kesepakatan Rp20 miliar itu tidak benar, dan memang tidak ada, sebutnya. (Sumardin)
