ART Minta Pemerintah Daerah Segera Selesaikan Proses Recoveri Dana Bencana Jika Tidak, BPK Harus Turun Audit
ART “jika terbukti ada pelanggaran, tangkap dan adili semua pelakunya”
PALU, Nuansapos.com – Senator perwakilan daerah pemilihan (Dapil) Sulteng Abdul Rahman Tahaha (ART), kembali menyoroti soal keberadaan proyek pembangunan Huniat Tetap (Huntap) yang bersumber dari Dana Recoveri, bagi warga masysrakat yang terdampak bencana alam gempa bumi dan tsunami Pasigala.
ART, mempertanyakan pemanfaatan dana pasca bencana alam tersebut, yang nilanya mencapai angka 1,9 triliun rupiah, yang disediakan oleh pemerintah pusat, menyusul hasil kunjungan mantan wakil presiden Jusup Kalla.
“Persoalan Hutap ini, banyak saya dapatkan saat turun reses. Mereka rata -rata mempertanyakan janji pemerintah untuk menyediakan Hutap bagi mereka. Padahal setau saya, anggarannya sudah ter-realisasikan, pasca kunjungan bapak Jusup Kalla.” ucap ART, pada pewarta Nuansapos.com Senin (01/03/2021).
Dijelaskannya, masyarakat dua kabupaten yakni Sigi dan Donggala serta Kota Palu, yang terdampak bercana tersebut, saat ini sangat membutuhkan adanya Hutap, sebagaimana yang dijanjikan. Termasuk pempertanyakan soal pembagianbantuan berdasarkan kondisi rumah rusak berat, sedang dan ringan.
“Banyak hal yang dikeluhkan warga, yang utama untuk mendapatkan Huntap, ini yang belum titik kejelasan. Persoalan yang saya temukan, di lapangan, untuk mendapatkan bantuan – bantuan ini, selalu menyulikan masyarakat, akibat banyaknya aturan yang diterapkankan oleh pemerintah daerah. Seperti, rumah rusak berat tapi diklasifikasikan hanya rusak ringan. Hal ini yang dikeluhkan warga.” tutur senator muda ART.
Selaku senator perwakilan Dapil Sulteng, ART dengan tegas akan mengawal persoalan ini dan secepatnya akan ia sampaikan dengan Bapak Presiden Joko Widodo.
“Menjadi sebuah kewajiban saya, selaku perwakilan Dapil saya, untuk mengangkat semua persoalan yang saya dapatkan dilapangan. Maka dari itu, saya meminta kepada Bapak Joko Widodo, agar mengevaluasi kembali, sehingga keluhan-keluhan seperti ini, tidak lagi saya dengar, saat turun reses.
Olehnya ART dengan tegas meminta kepada pemerintah daerah agar tidak menjadikan penderitaan dan kesedihan warga masyarakat sebagai ajang untuk meraup keuntungan.
“Kalau sikap pemerintah pusat sudah jelas, telah merealusasikan janjinya. Tapi, pemerintah daerah, agar segera menyelesaikan persoalan ini. Jika tidak, saya minta BPK segera hadir untuk mengauditnya dan membongkar persoalan ini, jika terbukti ada pelanggaran, tangkap dan adili semua pelakunya.”pungkasnya.
