Uncategorized

Kades Torue Diduga Pakai Fulus DD, Seratusan Warga Melakukan Unjuk Rasa Turunkan Kadesnya

PARIMO, nuansaposKemarahan warga desa Torue Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah akhirnya sudah sampai dititik puncaknya terkait kinerja Kades Torue yang ‘bobrok’ serta suka mainkan Fulus Dana Desa (DD).

Akibatnya, seratusan warga desa Torue yang mengatasnamakan dari Aliansi Masyarakat Torue Ingin Perubahan (AM-TRIP) pada Senin (10/11/2025) turun kejalan melakukan unjuk rasa damai di depan Kantor desa Torue pukul 10.25 Wita.

Kelompok masyarakat yang tidak ingin kampungnya dipermainkan oleh Kadesnya bernama Kalman M. Andi Mahmud ini diminta mundur dari jabatan sebagai Kepala desa Torue bersama Tahrin Hage sebagai Ketua BPD.

Alasan warganya, karena selama Tiga (3) tahun masa jabatannya, Kades tersebut tidak menunjukan kinerja yang memihak warganya sebagaimana janjinya dalam visi dan misi waktu masuk sebagai calon Kepala desa.

Melalui orasi tunggal yang disampaikan oratornya bernama Rival Tajwid menyampaikan bahwa kades Torue pada Tahun 2021 telah mengelola anggaran dana hibah APBN kurang lebih bernilai Rp 500 juta untuk pembangunan Balai Latihan Kerja Komulatif (BLKK) di dusun Lima desa Torue.

“Namun hingga saat ini sudah memasuki tahun ke Empat (tahun 2025) belum rampung hingga 100 persen alias mangkrak dan tidak berfungsi sesuai harapan masyarakat. Ini harus jadi perhatian Aparat Penegak Hukum (APH), agar apa yang menjadi tuntutan masyarakat bisa terpenuhi” teriak Rival.

Bahkan saat dilakukan pengalihan tanah desa kepada yayasan, tanpa sepengetahuan pemerintah desa maupun yayasan tanpa sepengetahuan pemerintah desa maupun yayasan yang dijadikan dasar untuk mendapatkan bantuan dimaksud.

“Kami berharap pihak APH untuk menelusuri hal tersebut sesuai peraturan dan perundang undangan yang berlaku” ujarnya.

Demikian halnya dalam penggunaan Dana Desa (DD) maupun Anggaran Dana Desa (ADD) tahun 2022 – 2023, Kades Torue Kalman M. Andi Mahmud tidak melibatkan bendahara desa dalam penggunaan keluar masuknya dana, sehingga besar kemungkinan dalam penggunaan dana ditahun itu banyak disalah gunakan dan banyak SPJ fiktif yang dibuatnya.

Bahkan usulan masyarakat yang sudah ditetapkan melalui APBDesa tahun 2022 itu tidak dilaksanakan, seperti pembelanjaan mesin Katintin sejumlah 24 unit, dana olahraga sebesar Rp 10 juta raib entah kemana serta penetapan penerima BLT dana desa yang telah disepakati melalui APBDesa tidak disalurkan kepada KPM melainkan disalurkan pada orang tertentu sebagai pendukungnya, sebut Rival Tajwid.

Pantauan media ini, pihak pengunjuk rasa terus bersuara lantang lalu membakar dua ban bekas sebagai pertanda perjuangan menurunkan Kepala desa Torue yang belum berakhir dan dijaga pihak aparat Kepolisian dan TNI serta Pol-PP dari kantor Camat Torue.

Berdasarkan pemberitahuan pengunjuk rasa, demo lanjutan akan dilaksanakan pada hari Kamis (13/11/2025) dimana para pengunjuk rasa akan melakukan demo di halaman Kantor Bupati dan didepan Kantor Kejari Parigi.

Intinya, teriakan pengunjuk rasa soal dugaan Kades Torue permainkan uang negara terdata dilembaran laporannya ada 14 pernyataan yang di rilis oleh koordinator aksi bernama Abdul Majid.(Sumardin)

Tinggalkan Balasan

RSS
Follow by Email
Instagram
WhatsApp