Soal Bandara IMIP,Jangan Di Buat Polemik,Karena Kepentingan Besar Untuk Bangsa Adalah Kontribusi Ekonomi Yang Besar Untuk Rakyat.

Pengamat IMIP Andika Menilai Bahwa Keberadaan Bandara Harus Dinilai Dengan Kepala Dingan Jangan Arogansi Di Kedepankan.Aturan Sudah Jelas Kalau Ada Kekurangan Karna IMIP adalah Kawasan Industri Strategis,Pernyataan Pejabat Kalau Tidak Di Filter Dengan Baik,Akan Berdampak Kemana2.

Pernyataan Menteri Pertahanan Syafrie Syamsuddin soal Bandara IMIP langsung membuat ruang publik gaduh.Dalam kunjungannya ke Morowali, beberapa waktu lalu, Menhan mengatakan bahwa bandara itu “tidak memiliki bea cukai dan imigrasi” dan mengingatkan agar “jangan sampai ada negara di dalam negara.” Kalimat itu keras, dramatis, dan tentu saja menyentuh isu sensitif: kedaulatan.

Tetapi sebelum perdebatan melebar ke mana-mana, kita perlu menarik napas panjang dan melihat persoalannya dengan suasana hati yang lebih tenang. Morowali adalah kawasan industri strategis.

Ketika sebuah pernyataan pejabat muncul tanpa konteks lengkap, efeknya langsung berlipat.Sebagai pemerhati IMIP, saya merasa penting untuk memberi penjelasan yang lebih menyeluruh bukan untuk membela siapa pun, tetapi untuk menghindari kesimpangsiuran yang tidak perlu.

Bandara IMIP Bukan Fasilitas Gelap

Pertama-tama, bandara di kawasan IMIP itu bukan bandara liar. Ia berdiri di atas izin resmi Kementerian Perhubungan sebagai bandara domestik non-komersial.

Model bandara seperti ini lazim di kawasan industri besar di seluruh Indonesia, baik di Kalimantan, Papua, maupun Sumatera.

Mereka tidak dirancang untuk melayani masyarakat umum, tetapi untuk mobilitas internal kawasan industri yang membutuhkan efisiensi dan keterhubungan cepat.

Sifatnya tertutup, karena memang begitu peruntukannya. Dan status legalitasnya jelas.Negara Sudah Tahu dan Berkali-Kali Menginjakkan Kaki di Sana

Kalau bandara itu benar-benar bermasalah, sulit membayangkan bagaimana selama bertahun-tahun pejabat tinggi negara mendarat di sana tanpa persoalan.

Kunjungan itu bukan sembunyi-sembunyi. Banyak yang diberitakan. Ada rapat resmi, ada peninjauan, ada agenda pengawasan negara. Dengan kata lain, keberadaan bandara ini bukan hal baru bagi pemerintah pusat.

Siklus kunjungan pejabat seharusnya menjadi penanda bahwa negara bukan hanya mengetahui, tetapi juga mengakui keberadaan fasilitas tersebut.

Isu TKA Perlu Dilihat Dengan Data, Bukan Kecurigaan

Salah satu efek samping dari polemik ini adalah munculnya narasi bahwa TKA “masuk diam-diam” lewat IMIP. Padahal, secara teknis dan hukum, itu tidak mungkin terjadi. Bandara IMIP tidak memiliki status internasional. Tidak ada imigrasi, tidak ada bea cukai, dan tidak ada karantina.

Semua pekerja asing yang datang ke IMIP selama ini masuk melalui bandara resmi seperti Jakarta dan Manado, lengkap dengan proses imigrasi nasional yang sudah baku.

Bandara IMIP hanya melayani penerbangan domestik, dan seluruh pergerakan di dalamnya adalah untuk kepentingan operasional industri.

Fungsi Bandara Kawasan Memang Tidak Sama Dengan Bandara Publik

Kadang publik membandingkan bandara IMIP dengan bandara umum seperti Palu atau Makassar. Padahal, keduanya berada pada kategori berbeda.

Bandara IMIP tidak menjual tiket, tidak membuka rute komersial, dan tidak melayani penumpang umum.

Ia hadir sebagai infrastruktur pendukung kawasan industri yang membutuhkan akses cepat untuk logistik, rotasi pekerja teknis, dan penanganan keadaan darurat.

Karena itu, ketiadaan bea cukai dan imigrasi seharusnya tidak ditafsirkan sebagai pelanggaran, tetapi dipahami sebagai konsekuensi logis dari statusnya sebagai bandara domestik non-komersial.

Kritik Menhan Perlu Didengar, Tapi Narasi Perlu Diluruskan

Saya memahami kekhawatiran Menhan. Kawasan industri besar seperti IMIP memang perlu pengawasan yang lebih kuat, terutama menyangkut keamanan dan kedaulatan.

Tetapi kritik mengenai “kedaulatan” sering kali menjadi besar karena narasinya dibungkus dengan ketegangan.

Di sinilah klarifikasi diperlukan. Jika ada kekurangan pengawasan, mari diperbaiki. Jika ada celah regulasi, mari ditutup.

Tetapi menyimpulkan bandara ini “ilegal” justru membuat publik tersesat, padahal fondasi hukumnya jelas.

Jangan Panaskan Apa yang Bisa Dijernihkan

Morowali adalah simpul penting ekonomi Indonesia hari ini. Di sana ada ribuan pekerja, aliran logistik, investasi besar, dan peran strategis dalam rantai pasok global.

Semua isu yang muncul di sana wajar jika menjadi sorotan. Tetapi sorotan itu juga harus ditemani kejernihan, bukan ketergesa-gesaan.

Meluruskan bukan untuk menepis kritik, melainkan agar kita berdiri di atas data yang sama. Karena ketika fakta tidak lagi dibicarakan, yang tersisa hanyalah prasangka. Dan prasangka tidak pernah membawa negara ini ke arah yang lebih baik.

Yang kita butuhkan hari ini hanyalah satu: melihat dengan kepala dingin, agar keputusan-keputusan besar tidak diambil di tengah kabut kesalahpahaman.NDs/NP