Kantor Pertanahan Parimo Lakukan Pencanangan Kampung Reforma Agraria
PARIMO, nuansapos.com – Pencanangan kampung Reforma Agraria oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong provinsi Sulawesi Tengah adalah merupakan tumbuh-kembangnya kemandirian masyarakat di perdesaan.
Hal ini dikemukakan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Parigi Moutong Basuki Raharja A Pthn saat acara pencanangan kampung Reforma Agraria di desa Lebagu.
“Tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau penerimaan melalui peningkatan kemampuan pelatihan kampung Reforma Agraria dalam upaya menumbuhkan kemandirian masyarakat desa Lebagu menjadi etalasi keberhasilan pelaksanaan Reforma Argraria di Kabupaten Parigi Moutong” urainya.
Basuki katakan, dengan terpilihnya desa Lebagu sebagai kampung Reforma Agraria karena ada dua unsur, yaitu karena telah ada realisasi aset kegiatan pemberdayaan masyarakat kampung Reforma Argraria dan kampung yang tertip administrasi, tertip hukum pertanahan.
“Kegiatan kampung Reforma Argraria ini terus di pantau dari BPN selama 3 tahun dan ada dana pembinaannya sehingga betul -betul bisa mandiri” ungkapnya.
Sementara itu Wakil Bupati Parigi Moutong Badrun Nggai, SE sangat mengapresiasi kepada Badan Pertanahan Nasional yang telah melaksanakan kegiatan Pencanangan Kampung Reforma Agraria (KRA).
Wakil Bupati mengatakan, Reforma Agraria merupakan Program Strategi Nasional (PSN) yang di pantau langsung oleh Presiden Republik Indonesia demi menjamin terlaksananya reforma agraria, sehingga dibentuklah tim gugus tugas reforma agraria mulai dari pusat hingga ke daerah.
“TIm gugus tugas reforma agraria ini merupakan wadah koordinasi antar organisasi perangkat daerah maupun stakeholder dengan tujuan ingin menyatukan persepsi terhadap pelaksanaan reforma agraria” ujar Wabup.
Pemerintah daerah sangat mendukung penuh kegiatan ini kata Wabup, dan berharap pelaksanaan gugus tugas reforma agraria tahun 2021 di Kabupaten Parigi Moutong dapat mengurangi konflik agraria, serta dapat memberikan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat melalui berbagai inovasi dan kreasi serta pelatihan yang diberikan OPD terkait kepada penerima manfaat.
“Mengingat konflik Agraria menjadi salah satu gesekan yang dapat menganggu efektivitas kehidupan masyarakat” tambah Badrun.
Melalui tim gugus tugas reforma agraria ini, Wabup berharap agar dalam penataan struktur agraria dapat menjamin pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh, serta dapat mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah sehingga dapat memberikan harapan baru untuk perubahan ekonomi masyarakat.
Diakhir sambutannya, Wabup menghimbau kepada OPD yang tergabung dalam tim Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) agar serius dan turut serta dalam mensukseskan pelaksanaan reforma agraria di kabupaten Parigi Moutong, harapannya. (Pde)
