Ketua Koperasi Tambang Rakyat Semprot Pjs Kades Oyom: Jangan Berpihak, Konflik Bisa Meledak
TOLITOLI, nuansapos – Polemik pengajuan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) di Desa Oyom, Kecamatan Lampasio, Kabupaten Tolitoli, Sulawesi Tengah, kian memanas.
Ketua Koperasi Mitra Tambang Pasaonguan, Abdul Rachmat Pombang atau Ahmad Pombang, menyesalkan sikap oknum Penjabat Sementara (Pjs) Kepala Desa Oyom, Nurkholik, yang dinilai tidak netral dalam persoalan tersebut.
Ahmad menyebut koperasi yang dipimpinnya merupakan salah satu koperasi tambang rakyat pertama yang sejak awal memperjuangkan kepentingan masyarakat Desa Oyom sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR).
Menurut dia, perjuangan itu sudah dilakukan jauh sebelum masuknya PT Sulteng Mineral Sejahtera (SMS) ke wilayah tersebut.
“Kami ini warga masyarakat Desa Oyom yang sudah lebih dulu berjuang untuk WPR, bukan masyarakat pendatang baru yang kemudian langsung mengambil peran di tengah masyarakat Desa Oyom,” tegas Ahmad, Sabtu (2/5/2026).
Ia menilai langkah Pjs Kepala Desa Oyom yang ikut dalam rombongan mendesak Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Sulawesi Tengah agar menerima dokumen permohonan IPR menunjukkan keberpihakan yang tidak semestinya dilakukan seorang kepala desa.
Menurut Ahmad, dalam situasi banyaknya kepentingan yang saling berbenturan, kepala desa seharusnya menjadi penengah dan penyeimbang bagi seluruh warga, bukan justru memperlihatkan sikap berpihak.
“Kalau kepala desa ikut berpihak, maka potensi konflik akan semakin besar dan bisa terjadi,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa status WPR merupakan hak masyarakat lokal dan tidak boleh diintervensi oleh kepentingan korporasi.
Menurut dia, koperasi jangan sampai hanya dijadikan alat untuk kepentingan perusahaan.“WPR ini jelas untuk masyarakat, bukan untuk perusahaan,” tambah Ahmad.
Terkait adanya dorongan agar pemerintah segera menerbitkan izin, Ahmad memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam apabila proses pengambilan keputusan dilakukan secara tidak adil.
“Kalau ESDM bisa ditekan oleh kelompok tertentu, maka kami juga akan datang bersama massa untuk menyampaikan sikap kami. Kami ingin keadilan ditegakkan,” ujarnya.
Ia menegaskan, langkah yang akan ditempuh pihaknya bukan untuk memperkeruh suasana, melainkan bentuk perlawanan terhadap ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya alam di Desa Oyom.
“Kami hanya ingin hak masyarakat Desa Oyom dihormati. Jangan sampai keputusan diambil karena tekanan. Harus objektif dan adil untuk semua masyarakat Desa Oyom,” tutur Ahmad. (Pde/Mahdi)
