Kapolres Parimo Soroti Warga Terjebak PETI dan Narkoba, Ajak Semua Pihak Cari Jalan Keluar
PARIGI, nuansapos – Kapolres Parigi Moutong (Parimo), AKBP Dr Hendrawan A.N, menegaskan komitmennya dalam memberantas berbagai aktivitas ilegal, mulai dari peredaran narkotika hingga pertambangan emas tanpa izin (PETI), yang dinilai kian membebani masyarakat.
Menurut Hendrawan, upaya penindakan telah dilakukan secara berkelanjutan, baik terhadap pengedar narkoba maupun aktivitas tambang ilegal yang meresahkan warga.
Namun, Kapolres mengakui bahwa pendekatan hukum semata belum cukup untuk menyelesaikan persoalan yang kompleks tersebut.
“Penegakan hukum ini bukan sekadar formalitas. Kami tidak bisa bergerak sendiri,” ujar Hendrawan di Parigi, Selasa (5/5/2026).
Perwira bergelar S3 ini juga menyoroti fenomena “kucing-kucingan” dalam praktik PETI. Aktivitas tambang ilegal, kata dia, kerap berhenti saat aparat turun ke lapangan, namun kembali beroperasi setelah petugas ditarik.
“Jangan sampai ketika tim turun mereka berhenti, tapi begitu petugas ditarik mereka kembali beraktivitas. Ini yang membuat seolah tidak ada efek jera,” jelasnya.
Di sisi lain, Hendrawan mengungkapkan keprihatinannya terhadap minimnya laporan resmi dari pemerintah desa terkait aktivitas PETI. Padahal, menurutnya, aparat desa dan masyarakat setempat menjadi pihak yang paling mengetahui kondisi di lapangan.
“Selama ini polisi selalu disorot, tapi hampir tidak ada laporan resmi dari desa. Kalau ingin efektif, pencegahan harus dimulai dari tingkat bawah,” tegasnya.
Lebih jauh, dirinya mengajak seluruh elemen untuk memperkuat sinergi, mulai dari pemerintah daerah hingga tokoh masyarakat, adat, dan agama.
Pendekatan kolaboratif kata Kapolres dinilai penting untuk memberikan pemahaman kepada warga tentang risiko hukum serta dampak lingkungan dari aktivitas ilegal tersebut.
Hendrawan juga menekankan perlunya solusi jangka panjang bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari tambang ilegal.
Dia berharap pemerintah daerah dapat menghadirkan alternatif ekonomi yang lebih aman dan berkelanjutan.
“Harus ada solusi setelah penindakan. Pemerintah daerah perlu hadir memberikan pilihan ekonomi lain,” ujarnya.
Terkait dugaan adanya oknum yang membekingi aktivitas ilegal, Hendrawan menegaskan bahwa hal tersebut merupakan tindakan individu dan tidak mewakili institusi.
“Tidak ada yang melegitimasi tindakan ilegal, apalagi merestui. Kalau semua pihak bersinergi dan tidak ada pembiaran, saya yakin pelanggaran seperti PETI bisa ditekan,” pungkasnya. (Pde)
