BUOL NP – Kepala Kejaksaan Negeri Buol,IrwanuddinTadjuddin,SH,MH,telah menetapkan #ga orang pelaku korupsipembangunan tempat ibadah (Masjid Raya Buol) yang terletak dibilangan jl.Batalipu Kelurahan Leok II Kecamatan BiauKab.Buol.Penetapan ke#ga tersangka tersebut sesuai dengan SuratPerintah(Sprint)Kejari Buol,masing – masing, tersangka berinisialHBDH N0.B – 72a./P.2.17.4/Fd.2/07/2019 selaku Pejabat PembuatKemitmen,(R) N0.B – 72.b/P.2.17.4/Fd.2/07/2019 selaku DirekturPerusahaan PT.Sarana Pancang Tomini dan MFT N0.B –72c/P.2.17.4/Fd.2/07/2019 sebagai konsultan Pengawas,tutur KasiPidsus Kajari Buol,Noviar Rizaldy,SH,kepada Nuansa Poskamis,18/7/di ruang tamu Kajari Buol,menuturnya sumber dana yangtelah di korupsi itu menggunakan dana APBD Buol tahun 2017sejumlah Rp.1,7 Milyar dana tersebut telah di cairkan 100%, namunproses pekerjaanya #dak di laksanakan dan fakta di lapanganmenyebutkan bahwa #dak ada tanda – tanda proses pekerjaanpembangunan masjid raya Buol,untuk tahap III itu,tandasnya. Ke#gatersangka tersebut katanya di jerat dengan pasal 2,pasal,3,jo pasal 18undang – undang RI N0.31 tahun 1999 tentang pemberantasan #ndakpidana korupsi sebagaimana telah di ubah dan di tambah denganundang – undang RI N0.31 tahun 1999 tentang pemberantasan #ndakpidana korupsi jo pasal 55 ayat (I) ke- I KUHP,sembari menambahkanke#ga tersangka itu sudah di naikan perkaranya ketahap penyidikandan belum di lakukan penahanan,tegasnya.Salah seorang Pegiathukum yang juga mantan anggota DPRD Buol,Djoni Ha#mura,sangat
men gafresiasi langka posi#f yang di lakukan oleh Kajari Buol saat inikarena telah menetapkan ke#ga tersanga pelaku pembangunantempat ibadah yang merupakan tempat suci,namun di satu sisipihaknya meminta kepada Kajari Buol agar dalam pengusutan kasusini ber#ndak profesional dan tranfaran ke fublik sebab pihaknyamenilai tersangka yang telah di tetapkan itu hanyalah orang kecilyang merupakan korban dengan kebijakan – kebijakan orangbesar,sehingga dikwa#rkan orang – orang besar di balik korupsi danamilyaran rupiah itu #dak terendus kepermukaan yang pada giliranyaterhindar dari jeratan hukum yang seyogyanya berlaku pada semuawarga Negara yang ada,ujarnya.Np.5
