Parlemen Nilai Kinerja Bupati Parimo Dalam Penyelenggaraan Daerah Tahun 2020 Memuaskan

0
345

PARIMO, nuansapos.com Parlemen Parigi Moutong gelar sidang Paripurna tentang Laporan Pansus atas Pertanggungjawaban LKPJ Bupati tahun 2020.

Sidang tersebut dipimpin dan dibuka langsung ketua DPRD Parigi Moutong Sayutin Budianto bertempat diruang sidang kantor DPRD Parigi Moutong, Jumat (7/5/2021).


Turut hadir Wakil Bupati Parigi moutong H.Badrun Nggai,SE, Wakil Ketua I DPRD Faisan Badja,SE, Wakil Ketua II DPRD dan 24 anggota DPRD serta jajaran instansi terkait.

Laporan Pansus terkait agenda beberapa penyelenggaraan program kerja pemerintah daerah yang masuk dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati tahun anggaran 2020 telah disepakati dan diserahkan kepada ketua DPRD Parigi Moutong.

Juru bicara pansus LKPj Leli Pariani, SH menyampaikan selaku perpanjangan tangan atas kinerja pemerintah daerah, pansus DPRD juga melakukan segala upaya dalam berbagai pengawasan baik saran, masukan ataupun koreksi.

Leli Pariani mengatakan, Pansus telah mempelajari dan melakukan pengkajian atas LKPJ, dimana melaluicatatan tersebut bahwa LKPJ Bupati telah memenuhi ketentuan namun dalam kebijakan pengelola keuangan belanja hanya memberi masukan khusus terhadap tulisan dibidang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Bahkan terdapat perbedaan angka tulisan saja pada nilai anggaran yang ada pada buku laporan LKPJ dengan penyampaian penjelasan yang disampaikan secara langsung oleh Bupati Parigi Moutong.

“Ini perlu harus menjadi kehati hatian dalam penulisan penempatan angka agar tidak menimbulkan multi tafsir bagi semua pihak.”kata Leli mengutip BB isi laporan Pansus LKPj 2020.

Menurut Pansus, agar belanja modal maupun belanja pegawai agar dapat dilaksanakan sekaligus terhadap pembelanjaan yang diperuntukan atau yang dialihkan pada kegiatan penanggulangan pencegahan maupun penunjang ekonomi masyarakat dalam situasi pandemi covid 19 dapat cepat diserap atau dipergunakan demi tercapainya pemulihan ekonomi dimasyarakat dan mengurangi recofusing anggaran.

leli menambahkan, untuk urusan penyelenggaraan pemerintahan secara umum DPRD menilai kinerja Bupati Parigi Moutong dalam penyelenggaran urusan daerah selama tahun 2020 cukuplah baik namun perlu juga adanya autensi terhadap masa masa yang akan datang meski pemerintah daerah telah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut dari BPK RI terhadap laporan keuangan daerah.

Sementara, Wakil Bupati dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap pihak legislatif Anggota DPRD beserta jajaranya terhadap pelaksanaan sidang pansus mengenai Laporan LKPJ Bupati tahun 2020.

Kata Wabup, agenda laporan pansus dan penyerahan keputusan DPRD atas pertanggung jawaban LKPJ Bupati TA 2020 yang telah disepakati.

“Atas nama pimpinan daerah dipihak eksekutif mengucapkan terimah kasih atas kinerja yang telah dibangun bersama, karena tanpa pihak legislatif roda program kerja dipemerintahan tidak akan sejalan dan seimbang olehnya dengan harapan yang lebih” urainya.

Wabup meminta, dukungan serta kerjasama yang baik antar Anggota DPRD bersama Pemerintah Daerah sehingga kedepannya pemerintah daerah terus dapat bersinergi bersama jajaran DPRD dalam pencapaian penyelenggaran program pembangunan maupun peningkatan pemulihan ekonomi dimasyarakat dimasa pandemi covid 19.

Selaku pihak eksekutif telah menerima laporan pansus tentang LKPJ Bupati Parigi Moutong tahun anggaran 2020.

Wabup mengatakan, tentunya menjadi masukan yang produktif dan sangat berharga dalam penyelenggaraan program pemerintahan kedepannya.

Sehubungan dengan pelaksanaan rapat paripurna DPRD atas laporan pertanggung jawaban LKPJ bupati merupakan sebuah wujud serta ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang undangan.

Pemda Parigi Moutong berharap kepada jajaran anggota DPRD agar selalu setia dalam memberikan dorongan dan saran konsumtif untuk mewujudkan visi daerah kabupaten Parigi Moutong yaitu memantapkan kabupaten Parigi Moutong Terdepan, Maju, Adil, Merata dan Berkelanjutan juga Berdaya Saing.”harapnya.

Berbagai prestasi dan kekurangan pada tahun 2020 yang telah dituangkan dalam laporan pertanggung jawaban LKPJ diharapkan agar menjadi titik temu kesepahaman antara pihak legislatif dan eksekutif dalam rangka prospek perbaikan kedepannya nantinya.”tutup wabup.

Wartawan : Pde / Sumber : Humas Pemda

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here