Budaya Kerja Uta Kelo, Kinerja BKKBN Sulteng Masuk ZI Wilayah Bebas Korupsi

Jadi nara sumber diacara dialog di TVRI Sulteng dalam tema tata kelola pemerintahan yang bebas dari korupsi. (F-ist)

PALU, NP – Untuk menghilangkan budaya korupsi, bukan hal yang mudah. Dibutuhkan komitmen secara perspektif yang lebih luas, dalam tata kelola pemerintahan diperbaiki agar lebih transparan. Dan ini menjadi tanggung jawab bersama.

Dan untuk memulainya, kita harus merubah pola pikir ASN. “Ini PR kita bersama, perubahan birokrasi dibarengi dengan perubahan mindset para ASN dalam memberikan pelayanan, dengan perbaikan sistem tata kelola pemerintahan dan memperbaiki perilaku ASN itu sendiri,” tegas Inspektur Wilayah (Irwil) III Kusmiadi, Ak., M.Si, didampingi Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Tengah, Dra.Maria Ernawati, MM saat menjadi narasumber di acara Dialog bertemakan Zona Integritas (ZI) Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang disiarkan langsung dari studio TVRI Sulteng, Selasa (10/11/2020).

Pada dialog tersebut, Kusmiadi menekankan bahwa pengelolaan uang/anggaran negara harus diorientasikan untuk kemaslahatan rakyat. Karena yang kita kelola adalah uang rakyat, maka harus kita kelola dan gunakan sebaik-baiknya. Dan tugas ASN sebagai pelayan publik, jadi perbaikan layanan juga menjadi salah satu upaya dalam perbaikan sistim tata kelola pemerintahan yang baik. Dan itu juga bisa dikategorikan bagian dari korupsi bila sistim pelayanannya kurang baik.

Meskipun baru pertama kali menginjakkan kaki di Kota Palu yang dikenal sebagai Kota Kaledo dan terkenal dengan menu uta kelo, Kusmiadi menekankan bahwa perubahan birokrasi itu harus ada tokoh yang menjadi kunci atau role model dalam melaksanakan program tanpa melakukan kecurangan alias korupsi.

Dijelaskan, korupsi bukan hanya mengambil uang negara namun ada penyimpangan lainnya selain uang yang dapat dikategorikan sebagai korupsi. Di masyarakat banyak yang salah menafsirkan, disebut mengambil uang negara baru dikatakan korupsi, namun sebenarnya bukan hanya itu” jelas Kusmiadi.

Jenis korupsi ada beragam, selain korupsi uang negara, ada juga yang dinamakan korulsi suap menyuap, korupsi penyalahgunaan jabatan, korupsi pemerasan sebagai tindakan melawan hukum, korupsi gratifikiasi dan korupsi waktu. ” Semua ini adalah bentuk-bentuk korupsi yang kadang tanpa disadari oleh ASN, mereka telah melakukan tindakan korupsi yang tentu semuanya melanggar hukum dan merugikan negara,” pungkasnya.

Sebagai instansi perpanjangan tangan BKKBN di Provinsi, Perwakilan BKKBN Sulteng telah melakukan banyak perubahan birokrasi seperti yang diungkapkan Kepala Perwakilan BKKBN Sulteng, Maria Ernawati.

“Komitmen ZI WBK kami bangun mulai dari ASN di kantor hingga lini lapangan penyuluh KB. Salah satunya melalui pembinaan PKB secara virtual yang setiap Selasa kami laksanakan dalam nuansa bertajuk Selasa Menyapa, juga ada konsultasi online JESIKA-Line, sistem persuratan berbasis teknologi, masyarakat dilibatkan untuk aktif mengawasi melalui kotak surat, wa, email yang kami siapkan jika ada pengaduan adanya indikasi tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum pegawai ASN di BKKBN Sulteng,” Jelas Erna menambahkan bahwa semua itu dilakukan agar ada transparansi dalam sistim tata kelola pemerintahan.

BKKBN sendiri sementara mentransformasi seluruh jabatan eselon IV dan III menjadi jabatan fungsional, melakukan assemesent pegawai, dan gencar mengembangkan aplikasi untuk efisiensi proses perkantoran dan pelayanan publik

Sementara dari 42 unit kerja di BKKBN, 29 diantaranya menjadi nominator ZI menjadi miniatur penerapan reformasi birokrasi sebagai suatu percontohan dan BKKBN Sulteng termasuk salah satunya

Diakhir dialognya di TVRI, Kaper BKKBN Sulteng, Ernawati menjelaskan makna budaya kerja UTA KELO hasil kolaborasi budaya kerja cetak tegas dengan kearifan lokal.

” Kalau Makan Uta Kelo yang dirasakan itu Narasa banget, begitu juga ZIWBK Ketika kita membangun ZIWBK, melakukan reformasi birokrasi tidak ada tekanan, kita laksanakan sendiri dengan senang hati.” tutur Erna.

Diapun berharap agar di era pandemi ini, menjadi momentum untuk berbenah secara komprehensif. Kita harus membangun tata kelola pemerintah yang baik, cepat, produktif, efisien dan transparan. (NP)