PALU, NP – Pansus (Panitia Khusus) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah yg dibentuk Nopember 2018 silam, hari ini kembali gelar Rapat Dengar Pendapat bersama stake-holder kebencanaan plus sejumlah organisasi korban.
“Dalam RDP kali ini, kami mau pastikan sejumlah target RDP, antara lain soal transparansi keuangan di masa pemulihan ini. Kita harus sama-sama tahu, paling tidak garis besar mutasi keuangan pasca bencana bisa kita lihat bersama”, kata Yahdi Basma, Ketua Pansus P3B Pasigala di Palu.
Yahdi menambahkan bahwa mekanisme pengendalian atau pengawasan atas pengelolaan keuangan daerah oleh DPRD kepada Pemerintah Daerah, pada hakekatnya merupakan pertanggungjawaban (akuntabilitas) Pemerintah Daerah kepada masyarakat.
Fungsi pengawasan terhadap alokasi APBD dilakukan lembaga legislatif terhadap berbagai penggunaan dana daerah pada setiap kesempatannya. Meskipun secara formal, laporan pemerintahan daerah dituangkan dalam bentuk laporan triwulan dan tahunan, namun lembaga legislatif dapat menggunakan berbagai media, masyarakat, ataupun informal dari pemeritahan daerah untuk mengawasi berbagai implementasi APBD oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana sebagai Pelaksanaan Pasal 5 ayat (2) UU No. 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, tegas sebutkan di Pasal 4 PP dimaksud, bahwa dana penanggulangan bencana menjadi tanggungjawab bersama antara Pemerintah Pusat & Pemerintah Daerah.
Direncanakan, RDP siang ini juga mengundang sejumlah organisasi korban dan juga pihak REI (Real Estate Indonesia).
Dijelaskan, ada gagasan yang mungkin saat ini sebatas wacana namun tak keliru jika ditawarkan, bahwa dalam konteks komitmen kita untuk percepat roda ekonomi lokal. “ Kita tahu bersama bahwa di daerah kita ini banyak Kontraktor dan Pengembang Lokal bidang Perumahan, ada REI, ada KADIN dll, harusnya mereka dimaksimalkan. Saya lihat banyak komplek dan perumahan yang mereka bangun namun belum laku, ini kecil-kecil tapi jika himpun kan jadi banyak”, kita mau lihat, seberapa banyak itu dan apa ada peluang agar itu bisa jadi salah satu opsi soal HUNTAP bagi Korban Bencana”, tukasnya. (NP)
