Jawaban Bupati Atas Pertanyaan Fraksi Terkait Nota Keuangan APBD- P 2020

0
73

Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Donggala.(F Syamsir.)

DONGGALA, NP – DPRD Kabupaten Donggala menggelar Rapat Paripurna Kedelapan Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2020 dalam rangka Jawaban Bupati Donggala Atas Pandangan Fraksi-Fraksi Terhadap Pengantar Nota Keuangan APBD Perubahan Kabupaten Donggala Tahun Anggaran 2020.

Rapat Paripurna tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua I Sahlan L Tandamusu dan didampingi Wakil Ketua II Asis Rauf dan dihadiri oleh Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin ,dan kegiatan tersebut berlangsung diruang Sidang Utama DPRD Donggala Rabu sore (16/09/2020).

Pada kesempatan itu Wakil Bupati Donggala Moh. Yasin membacakan jawaban Bupati terhadap pandangan fraksi-fraksi terkait nota keuangan APBD Perubahan tahun anggaran 2020.

Dalam amatan media ini terkait jawaban Bupati Donggala terhadap pertanyaan fraksi Nasdem tentang menyarankan supaya Pemda dapat memperhatikan desa-desa yang bisa jadi dampak dari curah hujan yang tinggi dan jawaban Bupati ialah

“Memang saat ini curah hujan di Kabupaten Donggala dan sekitarnya sangat tinggi dan berpotensi menimbulkan dampak bencana bagi pemukiman masyarakat ,kami Pemerintah Daerah berupaya semaksimal mungkin untuk meminimalisir terjadinya bencana dimaksud diatas ,”tuturnya.

Pertanyaan fraksi Gerindra terkait bagaimana Pemerintah mengatasi masalah penanganan dampak pandemi Covid-19  secara terarah cepat ,tepat dan tuntas agar tidak berdampak luas kemasalah sosial dan ekonomi kesemua wilayah Kabupaten Donggala ,jawaban Bupati ialah

“Berdasarkan lampiran instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan corona Virus Disease 2019 dilingkungan Pemerintahan Daerah pada angka 1 dan 2 dengan melakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran kegiatan tertentu (refocusing) dan perubahan alokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja Tidak Terduga (BTT) yang tersedia dalam APBD tahun anggaran 2020. Terkait dengan pengelolaan BTT untuk pendanaan kebutuhan antisipasi dan penanganan dampak penularan Covid-19 mengacu pada pasal 5 peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan corona virus disease 2019 dilingkungan Pemerintah Daerah ,”tuturnya.

Adapun pertanyaan fraksi Gerindra terkait dengan penanganan masalah rehab rekon di Kecamatan Sirenja dan sebagian Loli di Kecamatan Banawa ,jawaban Bupati ialah

“Untuk wilayah Kecamatan Sirenja pembelian tanah sudah dalam proses penyelesaian dan khusus untuk Daerah Desa Tanjung Pdang sudah terbayarkan dengan luasan 41.70 meter dan untuk sebagian Loli masih dilakukan negosiasi dengan pemilik lahan ,”tuturnya.

Pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang bantuan untuk penyelesaian stimulant serta bantuan Hunian Tetap (Huntap) bagi masyarakat kita yang tinggal di Huntara sampai saat ini dan jawaban Bupati ialah

“Untuk penyelesaian hunian tetap Pemerintah Daerah masih terkendala pada sebagian lokasi yang masih dalam proses penilaian dan kesepakatan harga sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan dan diharapkan akan selesai sampai dengan akhir tahun 2020 ,”tuturnya.

Adapun pertanyaan fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tentang masalah penerangan lampu jalan dan jawaban Bupati .

“Pemerintah Daerah bersama pihak terkait yaitu PLN masih melakukan verifikasi dan pendataan bersama dilapangan terkait dari hasil pendataan kembali tersebut ,akan dilakukan revisi atas kerja sama tentang kewajiban Pemerintah Daerah terhadap penerangan jalan umum. Secara teknis mengenai hal ini akan disampaikan pada tahap pembicaraan selanjutnya ,”tuturnya. (NP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here