Kasat Lantas : Jika Ingin Gelar Hajatan ‘Tutup Jalan’ Bakal Ditindak Tegas

0
368

PALU, nuansapos.com | Menyelenggarakan hajatan ataupun acara keluarga bagi warga Kota Palu sejatinya menjadi momen membahagiakan. Namun jika harus menutup badan jalan berarti sudah tidak menghargai hak orang lain sebagai pengguna jalan. Jika demikian, siapa yang disalahkan ?

Menurut warga Palu, H. Amiruddin warga Jalan Anoa kepada media ini menyatakan, setiap ada gelaran hajatan warga terasa semakin tidak mengasyikan. Betapa tidak, hampir setiap gelaran hajatan kini selalu diiikuti dengan penutupan jalan umum yang sehari-hari digunakan masyarakat.

“Bahkan, terkadang tak hanya satu, tetapi dua atau tiga hajatan berlangsung bersamaan dalam satu lingkup di RT berbeda. Dan, semuanya menutup akses jalan” ujarnya.

Dengan banyaknya laporan masyarakat terkait hal itu, Kasat Lantas Polres Palu IPTU Abdhi Hendriyatna terpaksa harus melakukan tindakan tegas terhadap masyarakat yang gelar hajatan menganggu arus lalulintas.

“Saya mengingatkan semua masyarakat Palu, terutama yang memiliki rumah ditepi jalan agar tidak mendirikan tenda diatas jalan raya. Bahkan sampai menutup total badan jalan dengan tenda. Jika hal itu terjadi maka pihak Lantas Polres Palu akan melakukan tindakan tegas,” ujar Abdhi Hendriyatna kepada sejumlah media di ruang kerjanya, Senin (25/11/2019) pagi tadi.

Namun demikian kata Kasat Lantas, hal itu dimungkinkan masih diberikan toleransi jika warga akan mendirikan tenda dijalan raya, asalkan hanya setengah badan jalan yang dipakai atau jalan alternatif yang bisa dilalui kendaraan, tuturnya.

mantan Kasatlantas Polres Parimo ini menambahkan, sebelum membahas lebih jauh tentang sanksi dan aturan penggunaan Jalan umum digunakan untuk kepenungan pribadi, terlebih dahulu dirinya akan mendefenisikan apa itu pengertian Jalan Umum.

Menurutnya sesuai pasal 01 angka (5) Undang undang No. 38 Tahun 2004 Tentang Jalan. Maka jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan lalu lintas umum. Dan menurut kelompoknya, jalan umum terdiri dari Jalan Nasional, Jalan Provinsi, Jalan Kabupaten, Jalan kota, dan Jalan Desa.

“Hal ini diatur dalam pasal 128 ayat (1) 10 Pasal 129 ayat (1) Undang undang No. 22 Tahun 2009 tentang lalu Iintas dan aturan jalan. yang menjelaskan bagi masyarakat yang hendak menggunakan jalan umum untuk kepentingan pribadi dapat diizinkan menurut aturan jika membuat jalan alternatif serta bisa bertanggung jawab atas semua akibat yang ditimbulkan.

Disini masyarakat harus memahami prosedur ijin, jika ijin keramaian bisa didapat dipolsek masing-masing. Sementara ijin penutupan jalan utama harus ijin dari Lalu Lintas.

“Ijin keramaian dari polsek itu bisa, tetapi ijin tutup jalan, harus ijin sama kami selaku penanggung jawab Lalu Lintas secara resmi. Dan jika jalan utama yang ditutup saya tidak ijinkan, namun jika jalan lorong yah silakan anda gunakan,” tegas Kasat Lantas.

Reporter : Sumardin / BIM

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here