KEDATANGAN WAPRES RI & NASIB KORBAN BENCANA

0
42

Palu,Nuansapos.com – Bencana alam yang melanda Pasigala dan sekitarnya kini memasuki tahun ke empat. PR Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah semakin banyak dan menumpuk seiring dengan banyaknya permasalahan turunan yang terus terjadi. Patut kita akui bersama, gagap tanggap penanganan bencana adalah penyebabnya. Kian hari, warga terdampak bencana semakin teriris pilu akibat penantian tanpa batas ini.

Penanganan bencana memang harus dilakukan secara terstruktur dan sistematis agar langkah-langkah penanganan yang ditempuh tepat sasaran. Tetapi yang terjadi hingga hari ini, dari 66.390 rumah hilang, hanya sejumlah 2.940 KK penyintas di PASIGALA yang telah memperoleh hak atas hunian tetapnya. Sedangkan LEBIH DARI 6.000 KK
belum memiliki kejelasan serta kepastian tentang hunian tetap yang
menjadi hak mereka. Bahkan diantara 6.000an KK itu, banyak dari mereka yang masih tinggal di hunian sementara, kemudian menerima perlakuan kasar dari pemilik lahan. Mereka di usir paksa, dengan alasan kontrak lahan hunian sementara sudah selesai. Padahal dalam perencanaannya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat akan mengerjakan 8.788 unit huntap,  AHA Centre 75 unit huntap, Mayapada Foundation 100 unit huntap, dan Buddha Tzu Chi 2.500 unit huntap.

Sedang penerima dana stimulan warga terdampak bencana PASIGALA sejumlah 15.448 rumah rusak berat, 27.706 rumah rusak sedang, dan 42.609 rumah rusak ringan, ketiga kategori ini pun belumlah tuntas pendistribusian dananya. Masih ada warga terdampak bencana PASIGALA yang hingga hari ini belum menerima dana stimulannya.

Kota Palu menjadi titik kumpul permasalahan penanganan bencana 2018 kemarin. Bukan hanya sepanjang pesisir Teluk Palu yang disapu tsunami, Balaroa yang 47,8 Ha lahannya terkoyak oleh likuifaksi dan menelan banyak korban jiwa, hanyalah separuh dari wilayah terdampak paling luas se PASIGALA, bahkan seantero dunia. Petobo, seluas 180 Ha lahannya terkoyak likuifaksi dan menewaskan paling banyak korban jiwa dibanding wilayah terdampak lainnya. Tetapi, penanganan bencana di daerah ini tidak memperlihatkan progres yang signifikan.

Tidak hanya Balaroa dan Petobo yang terkoyak, sejumlah kawasan yang tersapu tsunami, hingga kini masih menggantung nasib warga terdampak bencana dengan profesi utama Nelayan. Nelayan yang enggan direlokasi memiliki alasan kuat berkaitan dengan mata pencaharian mereka. Kini, Nelayan semakin terpuruk sejak dibangunnya Tanggul Silabeta Tomata. Salah seorang Nelayan bahkan menjadi korban gigitan buaya pada 2021 kemarin, karena ketidak stabilan ekosistem rantai makanan hewan predator tersebut pasca dibangunnya Tanggul Silabeta Tomata. Nasib buruk Nelayan Teluk Palu tidak hanya tentang buaya yang semakin mengganas, naas menimpa mereka. Puluhan perahu Nelayan rusak karena terantuk batuan pesisir karena tidak adanya tambatan perahu yang tepat sasaran bagi mereka. Hal ini dikarenakan tidak adanya pelibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan Tanggul Silabeta Tomata yang konon mampu menghalau tsunami.

Tidak berhenti sampai disitu, permasalahan turunan lainnya terus terjadi. Bahkan dibeberapa daerah, penyintas terlantar, menjadi tunawisma, ada yang depresi hingga kehilangan nyawa akibat tekanan psikis dan emosional. Abainya pemerintah menjadi pelanggaran HAM Berat pada mereka.

Tak adanya transparansi dan pelibatan masyarakat pada pemanfaatan dana bantuan berupa hibah maupun international loan yang fantastis belum juga mampu tuntaskan penanganan bencana di Pasigala, bahkan kini telah memasuki tahun ke empat. Berikut beberapa diantaranya:
1. Bantuan Asing untuk Palu Telah Mencapai 220 Miliar Rupiah (Pertanggal 06/10/2018, sumber: https://www.voaindonesia.com/a/bantuan-asing-untuk-palu-telah-mencapai-220-miliar-rupiah-/4602407.html)
2. BNPB salurkan dana hibah Rp 1,9 triliun untuk korban gempa Sulawesi Tengah (sumber: https://amp.kontan.co.id/news/bnpb-salurkan-dana-hibah-rp-19-triliun-untuk-korban-gempa-sulawesi-tengah)
3. Pinjaman Baru ADB Akan Bangun Kembali Infrastruktur Penting di Sulawesi Tengah (sumber: https://www.adb.org/id/news/new-adb-loans-help-rebuild-critical-infrastructure-central-sulawesi)

Jumlah yang fantastis, meninggalkan banyak tanya dan kegelisahan atas ketidak hadiran negara pada proses Rehabilitasi dan Rekonstruksi pasca Bencana 2018. Petobo yang nyaris tak mendapatkan kejelasan huntapnya karena kendala pembebasan lahan, kini telah memiliki SK Penlok yang secara resmi menempatkan Petobo atas (Ranggaravana) menjadi lokasi huntap, melanjutkan project huntap satelit milik kementerian PUPR yang sudah digagas sejak 2020 dan sempat mangkrak. Sayangnya, sudah memasuki ujung minggu pertama tahun 2022, tak kunjung terlihat progress pembangunan lanjutan atas hunian tetap disana.

Anehnya, kedatangan Wapres yang notabene orang nomor 2 di RI, tidak sedikitpun membahas tentang kelanjutan huntap satelit Petobo. Sebagai representasi Negara, kehadiran pada kunjungan Huntap Tondo I dan Huntap Tondo II begitu disayangkan oleh banyak pihak, baik warga penyintas maupun kalangan aktivis. Bukan hanya karena lokasi huntap yang dikunjungi adalah produk swasta (non pemerintah/yayasan), tetapi karena tidak tepat jika kunjungan dilakukan untuk mengecek bangunan yang telah tersedia, sementara masih ada lokasi terdampak lainnya yang butuh diperhatikan. Bahkan dalam kunjungannya kali ini, Wapres didampingi oleh 3 Menteri Kabinet Indonesia Maju. Tetapi tidak satupun dalam rilis kunjungannya menyebutkan permasalahan di Petobo, atau kondisi Huntap yang belum layak huni di Balaroa, atau soalan penolakan relokasi oleh Nelayan Teluk Palu, apalagi soal pemulihan ekonomi korban bencana alam di Pasigala. Seolah penyintas mampu menyembuhkan dirinya sendiri dari berbagai luka paska bencana.

Agaknya, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah luput melihat inti permasalahannya. Sebab dalam kebencanaan, bukan hanya satu masalah yang terjadi, masalah turunan pasti terus berdatangan. Inpres No. 10 tahun 2018 yang habis masa berlakunya di tahun 2020 kemarin pun tak kunjung diperpanjang padahal masalah belum selesai.

Jika berkenan, Wapres berkunjung ke lokasi yang masih bermasalah, atau memanggil perwakilan penyintasnya, untuk mendengarkan secara langsung kondisi terkini.

Tentu kita semua belum lupa, bagaimana Kunjungan RI-1 yang seperti magic, mampu menyalakan listrik di Palu hanya dalam kurun waktu seminggu, pada awal Oktober 2018, sepekan pasca bencana. Semoga masih ada magic lain dari RI-2 dan ketiga Menteri.*****

Oleh : Husen Idrus Alhabsyie

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here