Pelantikan Pejabat Eselon Pemprov Sulteng Oleh Longki Djanggola Menuai Kritikan Sejumlah Kalangan
Rusdi “Pelantikan yang terbukti melanggar surat edaran Mendagri, akan saya batalkan semua”
PALU, Nuansapos.com – Pasca pelantikan pejabat eselon dilingkup Pemprov Sulteng yang dilakukan oleh Gubernur Longki Djanggola, berujung menuai kritik dari sejumlah kalangan, satu diantaranya dari Gubernur Sulteng terpilih Pilkada 2020 Rusdi Mastura.
Rusdi Mastura, dengan tegas memprotes kebijakan yang diambil oleh Longki Djanggola, yang telah melantik sejumlah pejabat eselon dimasa tenggang saat ini.
“Aturan itu tegas, agar tidak ada aspek penyalugunaan kekuasaan karena sebuah tendensi politik.” tulis Rusdi Mastura, dalam pers rilisnya, Selasa (09/03/2021).
Menurut dirinya, dalam surat edaran Mendagri tahun 2020 pasal 71 ayat 2 mengatakan dengan jelas dan tegas bahwa Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati dan Wali Kota atau Wakil Wali Kota, dilarang melakukan penggantian pejabat, enam bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon, sampai dengan akhir masa jabatan
kecuali meninggal dunia atau mendapat persetujuan tertulis dari Mendagri.
“Pelantikan yang terbukti melanggar surat edaran Mendagri, akan saya batalkan semua. Tidak sampai disitu saja, saya akan laporkan semua perbuatan mal administrasi, yang melanggar aturan yang berlaku.” tegasnya.
Rusdi Mastura juga mengingatkan kepada Pemerintah Sulteng yang tengah menjabat saat ini, agar tidak ambisi atau haus kekuasaan dengan cara memaksakan formasi pejabat dilingkup Pemprov Sulteng.
Pasalnya kata dia, selain melanggar aturan Mendagri, perbuatan tersebut menunjukan sikap politik yang tidak elok dan ambisi yang tidak wajar, sebab memaksakan promosi dan pelantikan diakhir masa jabatan.
“Saya ingatkan, siapapun yang dilantik dengan cara melanggar melanggar surat edaran Mendagri, pasti saya ganti. Jangan sebut namaku, kalau saya tidak ganti.” pesan Bung Cudi sapaan akrabnya.
Tidak sampai disitu saja, Rusdi Mastura akan melaporkan ke Mendagri, semua proses pelantikan ini, jika ternyata terus dipaksakan. Dirinya meminta pemerintah Sulteng saat ini, agar berhenti melakukan aksi akrobat.
Ia juga menilai, pemerintah Sulteng saat ini, gagal menurunkan angka kemiskinan dan menyelesaikan sejumlah persoalan pasca bencana. Mestinya semua itu jadi refleksi.
“Adindaku Longki Djanggola, cukuplah 10 tahun mengatur dan menempatkan orang-orang sesuai keinginanmu. Itu waktu yang cukup lama. Sekarang berikan saya kesempatan menyusun formasi pejabat eselon dengan kapasitas yang bisa membantu saya, mensukseskan Visi/Misi Sulteng Maju dan Sejahtera.” ucapnya mengingatkan.
Rusdi Mastura berharap, kedepan formasi eselon diisi orang – orang yang secara fungsional punya kapasitas dan etos kerja yang tinggi, bukan hanya karena pendekatan subyektif, kekerabatan dan hal – hal yang kurang profesional.
