Presiden Joko Widodo Disarankan Pecat Moeldoko Dari KSP

0
95

Jimly : Satu dari dua opsi jika pemerintah ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat

JAKARTA, Nuansapos.com – Presiden Joko Widodo (Jokowi) disarankan untuk memecat Jenderal TNI (Purn) Moeldoko dari kursi Kepala Staf Presiden (KSP). Hal ini diungkapkan Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie lewat cuitan akun Twitternya @JimlyAs, Sabtu (6/3/2021).

Melansir laman iNews.id, menurut Jimly, hal itu merupakan satu dari dua opsi jika pemerintah ingin tetap dianggap netral dalam menyikapi kisruh Partai Demokrat.

Selain memecat Moeldoko dari KSP, pemerintah bisa mengambil opsi untuk tidak mengesahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. Di mana, hasil kongres tersebut menetapkan Moeldoko sebagai Ketum Demokrat.

“Kalau pemerintah hendak memastikan sikap netralnya, bisa saja pemerintah (1) tidak mengesahkan pendaftaran pengurus ‘KLB’ tersebut & (2) Presiden angkat KSP baru untuk gantikan Moeldoko sebagaimana mestinya,” ujar Moeldoko melalui akun twitter pribadinya yang diunggah pada Sabtu (6/3/2021).

Cuitan dari pria yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) ini mengundang banyak komentar dari netizen.

Salah satunya, pemilik akun twitter @Syarman59 yang mengomentari soal adanya Ketua Umum (Ketum) partai politik yang rangkap jabatan di kabinet pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Kalau Ketum Parpol boleh jadi Menteri, kenapa Moeldoko tak boleh jadi KSP?,” cuit @Syarman59.

Untuk diketahui, mantan kader Partai Demokrat menggelar KLB di Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara. KLB itu menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNU (Purn) Moeldoko sebagai Ketum menggeser Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

Menanggapi KLB tersebut, Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), maupun putranya yang juga Ketum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), secara tegas menyatakan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan abal-abal.

Sebab, KLB tersebut dianggap tidak memenuhi persyaratan dalam AD/ART Partai Demokrat.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here