Proses Hukum Pidana SW Anggota DPRD Touna Cederai Azas Keadilan

0
830

POSO NP – Proses pidana yang menjerat SW anggota DPRD Kabupaten Tojo Una Una, kuat dugaan syarat rekayasa, cacat hukum dan cedrai azas keadilan.

SW sendiri saat ini sudah berstatus terdakwa dan harus menjalani penahanan oleh pihak majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Poso, serta tengah menjalani mengikuti proses persidangan.


Sebagaimana yang diungkapkan juru bicara keluarga SW, Natsir Said pada sejumlah pemedia usai digelarnya sidang pembacaan eksepsi di PN Poso. Senin (16/03/2020).

“Proses hukum pidana yang dipaksakan kepada SW oleh Pengadilan Negeri (PN) Poso, syarat rekayasa, cacat hukum dan sangat mencedrai azas keadilan,”tegas Natsir.

Menurut Natsir, banyak hal-hal yang dilanggar, seharusnya kasus ini fokus hukum perdata namun dipaksakan ke hukum pidana, terkesan seolah-olah kasus ini tidak ada hubungannya dengan politik.

“Jadi mereka mau arahkan kasus ini dari person ke person, mereka lupa bahwa sebelum proses pinjam meminjam, terjadi dinamika politik pilkada,” terangnya.

Kasus ini bermula pada tahun 2010 lalu, dimana Samsudin Pay, selaku calon Kepala Daerah Kabupaten Touna membangun komunikasi politik bersama Abdulrahman Fahmi alias Daeng Bedu dengan mengajukan dua syarat maka terjadilah kesepakatan.

“Artinya dalam proses tersebut berarti ada kesepakatan, dia meminta syarat kemudian Samsudin memenuhinya,”tutur Natsir.

Berjalannya waktu, Samsudin yang telah memenuhi dua syarat tersebut Dan meminta kepada Daeng Beddu untuk menanggulangi beberapa hal dalam proses pilkada.

Terjadilah pembicaraan antara dua belah pihak, dengan harapan Samsudin meminta kepada Daeng Beddu untuk membantu kebutuhan dana saksi-saksi TPS di wilayah Kepulauan Togean, senilai Rp. 52.900.000.

Setelah Samsudin berbicara dengan Daeng Beddu, maka diperintahkanlah saudara SW sebagai ketua tim pemenangan pada waktu itu, untuk mengambil uang sejumlah tersebut.

“Kalau mereka katakan pinjaman yang diberikan kepada SW itu tidak ada hubungannya dengan proses pilkada, kenapa mereka menagih hingga beberapa kali ke Samsudin. Berarti, kasus ini ada hubunganya dengan pilkada,”imbuhnya.

Lalu sekitar tahun 2013, Daeng Beddu meminta Samsudin untuk melunasi pinjaman uang saksi tersebut. Hal ini tentu saja mengejutkan Samsudin. Dimana dirinya mengira uang yang sempat diberikan oleh Daeng Beddu adalah bagian dari komitmen politik mereka dalam memenangkan dirinya sebagai calon Bupati kala itu.

Namun begitu Samsudin tetap legowo dan mengiyakan akan tetap menggantikan uang yang dikatakan sebagai pinjaman tersebut, namun karena belum memilki uang secara cash saat itu, terjadiah negosiasi untuk melunasi utang dengan cara menukar dengan sebidang tanah seluas 1 hektar di Kabupaten Touna milik Samsudin.

Namun kata Samsudin, lanjut Natsir upaya tersebut gagal karena Daeng Beddu meminta tanah tersebut tanpa menambah nilai nominal, sementara nilai jual tanah lebih besar dari jumlah piutang.

Batalnya kesepakatan tersebut, pihak Daeng Beddu justru melaporkan SW kepada aparat Polsek Ampana Kota dengan dugaan tindak pidana penipuan. Dan sampailah kasus di PN Poso, dimana SW telah ditetapkan sebagai terdakwa.(NP06).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here