Jadi Beban Masyarakat, DPRD dan Kapolda : “Rapidtest Digratiskan Saja”

0
411

PALU,Nuansapos.Com – Angka Rp 550 ribu untuk ongkos Rapidtes dan Surat Keterangan Sehat yang dipatok Pemerintah Kota Palu dikeluhkan warga.

Harga tersebut dirasa sangat memberatkan apalagi bagi mereka yang keuangannya serba pas-pasan namun memiliki kepentingan yang menuntutnya harus keluar daerah.

Mencekiknya harga Rapidtest dan Surat Sehat seperti itu tak ayal menarik perhatian sejumlah pihak.

Diantaranya dari Wakil Ketua DPRD Sulteng, Muharam Nurdin, anggota DPRD, Ronald Gula dan Kapolda  Sulteng, Irjen Pol Drs. Syafril Nursal, SH, MH yang diutarakan saat Rapat Dengar Pendapat bersama Gugus Tugas Covid-19 Sulawesi Tengah, Kamis (4/6) kemarin.

Menurut Muharam, Rapid test sebaiknya gratis dan tidak tidak dipungut dari masyarakat. Kata Muharam pemerintah seharusnya mencari cara dan bilapun anggaran APBDnya ternyata terbatas setidaknya harga Rapidtest masih bisa dijangkau dan tidak membebankan masyarakat.

“Kasihan masyarakat jika dibebankan Rp350 ribu sampai Rp550 ribu sekali rapid test, itu sangat memberatkan. Seharusnya yang berbayar itu ASN, TNI, Polri dan pegawai BUMN, karena mereka saat melakukan perjalanan pasti mempunyai biaya perjalanan dinas. Jadi yang harus gratis itu masyarakat, bukan anggota dewan atau ASN,” ungkap Muharam.

Senada dengan Muharram, salah satu anggota DPRD Ronald Gulla menegaskan biaya rapid test perlu diseragamkan bahkan bila perlu tambah Ronald digratiskan saja.

“Ini harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah, carikan cara bagaimana masyarakat tidak perlu mengeluarkan biaya saat melakukan rapid test,” ujarnya.

Sementara Kapolda Sulteng Irje Pol Drs. Syafril Nursal, SH,MH menghimbau kalau bisa Rapidtest di gratiskan saja.

“Polda Sulteng menjalankan apa yang menjadi keputusan pemerintah, tapi kalau bisa masyarakat diberikan fasilitas melakukan rapid test Covid-19, jika bisa gratis itu lebih baik, tapi kalau terpaksa harus bayar, biayanya jangan memberatkan,” ujarnya menyarankan.

Menanggapi hal tersebut, Kadis Kesehatan Provinsi, Renny Lamadjido mengatakan. Penerapan harga Rapidtest merupakan kebijakan daerah masing-masing.

Mahalnya biaya Rapidtest juga ikut dirasakan oleh masyarakat Poso.Harga Rapidtest di Kabupaten yang perekonomian masyarakatnya masih belum stabil itu dipatok Rp 250 ribu sementara untuk pengurusan Surat Sehat dari Rumah Sakit wajib membayar 57 ribu rupiah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here