Tim Auditor BKKBN dan Dirjen Kemendagri, Monitoring Serapan Anggaran DAK BOKB

0
219

Saat monitoring DAK BOKB di Kabupaten Poso.(F-ist)

PALU, NP – Untuk melihat sejauh mana pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang KB, BKKBN Pusat berkolaborasi dengan Dirjen Kemendagri melakukan monitoring terhadap pemanfaatan dana tersebut.

Kusmiadi, Selaku Inspektur Wilayah (irwil) III yang membawahi 7 Provinsi di Indonesia, dan salah satunya adalah Provinsi Sulawesi Tengah, mengatakan bahwa DAK bidang KB ini merupakan dana transper dari pusat kepada daerah dan masuk dalam APBD Kabupaten/Kota.

Dijelaskan, DAK dimaksud terbagi ada Dana Alokasi Khusus (Fisik Subbidang Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut DAK Fisik Subbidang KB diberikan kepada pemerintah daerah kabupaten/kota untuk membantu mendanai kegiatan fisik dalam penyelenggaraan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan prioritas pembangunan nasional.

Sedangkan DAK Non-fisik adalah DAK yang dialokasikan kepada daerah untuk melaksanakan kegiatan yang disesuaikan dengan kewenangan daerah dalam mendukung upaya pencapaian sasaran prioritas program Bangga Kencana (pembangunan keluarga kependudukan dan keluarga berencana).

Karena itu, Dalam pelaksanaannya diperlukan Monitoring dan Evaluasi, salah satunya adalah dengan melakukan kunjungan langsung ke daerah-daerah yang sudah dipilih untuk dikunjungi. Diantaranya Sulteng.

“Karena dari 34 provinsi, berdasarkan pemeringkatan porsi anggarannya yang dinilai relatip besar, maka Sulteng masuk dalam 7 provinsi yang menjadi kunjungan tim auditor,” kata Kusmiadi.

Tujuan monitoring ini dilakukan adalah untuk mengetahui lebih rinci sejauhmana penggunaan dana tersebut. Seperti apa penyerapan anggaran yang dilakukan oleh daerah.

” Jadi ada namanya program pengawasan DAK Bidang KB. Dalam join audit ini selain audiitor dari BKKBN juga ada tim audit dari Dirjen Kemendagri. Dan ini kami lakukan dalam rangka untuk memastikan bahwa dana transper DAK Sub Bidang KB ini apakah dimanfaatkan semaksimal mungkin oleh Kabupaten/Kota dalam memback-up, mendukung pelaksanan program bangga kencana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,” jelas Kusmiadi yang ditemui disela acara launching PPKS Kencana, Minggu (08/11/2020).

Kusmiadi juga menyebutkan, kenapa Sulteng menjadi salah satu provinsi yang dikunjungi oleh tim audit, alasannya karena dalam kriterianya, Sulteng merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan bantuan DAK yang cukup besar. Demikian halnya kenapa harus Kabupaten Poso dan Sigi yang dikunjungi oleh tim auditor, itu karena Poso dan Sigi mendapatkan porsi anggaran DAK yang relatip besar. Disisi lain, dari sisi jarak Kabupaten Poso dan Sigi tidak terlalu jauh dari pusat Ibu Kota Provinsi.

Join audit ini dilakukan untuk yang ketiga kalinya. ” Dengan keterbatasan waktu, maka kamipun memaksimalkan waktu yang ada.
Jadi butuh strategi, bagaimana kami bisa memaksimalkan waktu yang singkat ini, kami bisa melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa DAK ini telah dikelola dengan baik sesuai peruntukannya dalam pengelolaan program bangga kencana,” pungkasnya.

Terkait hasil monitoring, pihaknya akan membuat potret pengelolaan DAK dibidang KB ini secara nasional yang dilaksanakan di 7 Provinsi termasuk di Sulteng.

” Seperti apa nanti hasilnya, akan kami laporkan ke Dirjen di Kemendagri termasuk ke Gubernur, Bupati/Walikota. Kalaupun ada yang dinilai kurang, mungkin kami dari tim audit akan memberikan sumbang saran untuk dilakukan perbaikan. Tapi saat ini kami belum bisa mengetahui hasil monitoring yang telah dilakukan di Kabupaten Poso dan Sigi, karena sifatnya masih berproses. Tunggu saja, Rabu nanti akan kami paparkan hasilnya,” ujar Kusmiadi. (NP)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here