PARIMO, Nuansapos.com – Perang urat saraf terkait usulan hak interplasi oleh para wakil rakyat untuk menyahuti laporan masyarakat terus menuai tarik ulur oleh para anggota dewan.
Hal ini dikarenakan beberapa penilaian oleh sejumlah anggota fraksi, salah satunya Fadli dari fraksi Kebangkitan Bangsa yang mengusulkan agar usulan hak interplasi ditunda untuk diberikan kesempatan kepada fraksi untuk mengkaji dan menuangkan dalam pandangan fraksi.
“Usulan ini untuk kesiapan fraksi dalam menuangkan pandangannya sebagai upaya untuk meluruskan hak atas pendapat, sebagaimana hasil tuntutan rakyat” ungkap politisi PKS ini.
Lain halnya tanggapan Lely Pariani dari Fraksi Toraranga. Menurutnya, kedua fraksi yang mendukung atas usulan hak interpelasi setidaknya dapat mengambil poin yang jelas. Apakah yang diambil itu dari usulan pendemo atau usulan fraksi, tanya politisi Golkar ini.
“Atas usulan kedua Fraksi semestinya bisa dipilah, apakah yang diambil dari usulan pendemo atau usulan fraksi” tanya Lely.
Sementara tanggapan Politisi Hanura Sartin Dauda yang meminta kepada pimpinan rapat agar usulan hak interpelasi agar di sorsing. Alasannya karena materi baru diterima.
“Materi baru kami terima sehingga bisa membingungkan apa yang harus diputuskan. Dan ini harus membutuhkan waktu dalam mengkaji untuk memberi tanggapan terhadap materi yang disajikan. Intinya kami berharap agar dilakukan penundaannya” jelas Sartin.
Semakin alotnya rapat tersebut, pimpinan sidang mempersilahkan kepada Helmud Paudi dari Fraksi Toraranga menjelaskan inti dari hasil pengkajian usulan hak interpelasi.
Menurut Helmud Paudi dari Fraksi Toraranga (PAN), bahwa dalam hal usulan interpelasi setidaknya para ketua fraksi di DPRD jangan terlalu paranoid, sebab ini adalah tuntutan masyarakat yang semestinya ditindaklanjuti.
“Maaf, pernyataan ini bukan atas nama Fraksi, tapi atas nama pribadi”, jelasnya secara singkat. (PDE)
