Hukum KriminalNasionalSultengViral

Demonstrasi Panas Di Tanah Ulayat Tentena : ” PT Poso Energy Biang Kerok Kesengsaraan Masyarakat Adat Danau Poso”

Poso,Nuansapos.com – Arus demo jilid dua masyarakat Pamona Bersaudara yang tergabung dalam forum Masyarakat Adat Danau Poso (ADP) kembali terjadi sejak pagi hingga pukul enam sore, Sabtu (11/12).

Dalam orasinya, ratusan warga yang datang menggunakan pakaian adat Pamona dan siga warna merah itu menuntut Poso Energi yang dianggap sebagai biang kerok terjadinya kesusahan dan penderitaan bagi Masyarakat Adat Danau Poso mengganti segala kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan selang dua tahun belakangan ini.

Antara lain mengganti kerugian 266 Ha persawahan di 16 Desa / Kelurahan yang terendam luapan air Danau Poso, mengganti kerbau gembalaan yang mati secara bersamaan akibat memakan rumput busuk yang terendam air.

Selain menuntut kerugian materil, Massa yang datang dari desa-desa seputaran Danau Poso itu juga menuntut pemberhentian kegiatan perusahaan PLTA di Poso 1 karena uji coba buka tutup air di pintu air di Poso 1 tersebut menjadi sumber petaka naiknya air hingga ke persawahan dan penggembalaan kerbau bahkan hingga meluber ke pemukiman warga sekitar Danau Poso.

“Danau Poso adalah kehidupan masyarakat Adat Danau Poso. Namun sejak uji coba pintu air PLTA Poso 1 Poso Energy tahun 2020 masyarakat Adat Danau Poso mengalami penderitaan berkepanjangan yang berdampak pada kemiskinan.

Bendungan PLTA Poso 1 telah menahan ketinggian air Danau Poso pada titik operasi tertentu sehingga selama dua tahun air Danau Poso tidak pernah surut, akibatnya 266 hektar sawah dan kebun di 16 Desa dan Kelurahan terendam air.

Petani masyarakat Adat Danau Poso mengalami kerugian ekonomi, persawahan tidak bisa dipanen, wilayah tangkapan ikan nelayan menjadi sempit.

Petani terpaksa meminjam atau membeli beras, secara psikologis masyarakat kehilangan lapangan pekerjaan dan anak-anak terancam putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan kuliahnya.
Rumah atau sawah yang menjadi agunan di Bank terancam ditarik.

Kompensasi 10 kg / are dari perusahaan untuk apa? Tidak cukup!

Ladang penggembalaan kerbau terendam dan kerbau mati secara bersamaan padahal kerbau adalah tabungan dan masa depan untuk membiayai biaya sekolah anak-anak.

Akibat lain areal penggembalaan kerbau berpindah dan masuk ke kebun-kebun warga sehingga memicu terjadinya konflik antar sesama warga.

Tradisi mosango sebagai tradisi masyarakat sejak ratusan tahun hilang karena tanah ulayat Kompo Dongi sudah di timbun perusahaan.

Tanah ulayat dirampas perusahaan sehingga mengganggu siklus hayati dan punahnya Ikan Sogili.

Waya Masapi dan Karamba dipaksa bongkar untuk kepentingan turbin perusahaan.

Pihak perusahaan telah menyusahkan masyarakat Adat Danau Poso.

Poso Energy biang keroknya.

Untuk itu Masyarakat Adat Danau Poso menjatuhkan giwu atau sanksi kepada perusahaan Poso Energy.

Menuntut ganti untung persawahaan dan kebun yang terendam air.

Menuntut perusahaan mengembalikan siklus air Danau Poso kembali normal.

Tutup bendungan PLTA Poso 1 dan meminta kepada pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan apapun yang merusak Danau Poso.

Lina Laando :”Anak-anak terancam putus sekolah dan tidak bisa melanjutkan kuliah”

Demikian tuntutan para demonstran yang dibacakan Lina Laando, salah salah orator asal Kelurahan Pamona.

Ketua Lembaga Adat Pamona Poso, Yan Guluda (kiri), Neni Rubana dan Taruna Adat Poso (Darma Penyami (kanan)

Aksi demonstrasi itu sendiri sempat memanas dan nyaris kacau yang dipicu oleh kehadiran Yan Guluda sebagai Ketua Lembaga Adat Pamona Poso, Neni Rubana, anggota dan Darma Penyami mewakili Taruna Adat Poso.

Kehadiran ketiga orang yang tiba-tiba bersikap menjadi mediator dimana sebelumnya diduga secara sepihak telah mengadakan rapat bersama pihak perusahaan di Siuri. Oleh massa pendemo dinilai memiliki kepentingan tertentu dan sama sekali tidak berpihak kepada masyarakat adat sebagai pihak yang telah dirugikan oleh perusahaan.

Pernyataan Ketua Lembaga Adat Pamona Poso Yan Guluda yang menyinggung soal kompensasi 10 kg beras dari perusahaan bagi korban naiknya air danau ditambah adanya indikasi mengkotak-kotakan masyarakat korban ditambah pernyataan Taruna Adat, Darma Penyami terkait proses ganti rugi akan dikawal oleh Taruna Adat serta pernyataan Leni Rutana yang terkesan menceramahi para pendemo terkait program kerja jangka pendek dan jangka panjang perusahaan  terindikasi menjadi sebuah kecurigaan dan kemarahan para demonstran.

Beruntung keadaan yang sempat memanas itu segera di ambil alih oleh Melani, moderator demonstran.

Meski demikian ketiga orang tersebut akhirnya mendapat mosi tidak percaya dari pihak pendemo, karena terbukti tidak bersedia membubuhkan tanda tangan sebagai bukti dukungan tuntutan para demonstran.

Ketiga orang itu juga mendapat kata- kata tak sedap dan teriakan-teriakan pedas dari para demonstran.

Beruntung keadaan yang sempat memanas berhasil diambil alih oleh moderator.

Sementara salah satu orator yang juga pimpinan Jemaat di Rato’ombu mengkhawatirkan jika tuntutan para demonstran tidak diindahkan.

Maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
“Saya khawatir kalau ini (tuntutan) tidak diindahkan bisa saja terjadi hal-hal yang lebih besar dan tidak diinginkan,” tegasnya.

Tinggalkan Balasan

RSS
Follow by Email
Instagram
WhatsApp