GERANSI Sulteng Laporkan Oknum Kades Bakekau Ke Kejari Poso

0
942

POSO, Nuansapos.com – Gerakan Anti Korupsi (GERANSI) Sulteng, kembali mendatangi gedung Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Poso, yang berada dibilangan jalan pulau Kalimantan, Keluarganya Gebangrejo, Kecamatan Poso Kota, Selasa (15/06/2021).

Kedatangan lembaga anti rasuah ini, tak lain hendak menyerahkan laporan berupa data dan dokumen terkait soal adanya dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum Kades Bakekau, Kecamatan Lore Selatan.

Laporan yang ditujukan kepada Kepala Kejari Poso, diserahkan langsung oleh Direktur Utama GERANSI Sulteng Zulkifli S.Ag.SH melalui Kepala Seksi Intel Kejari Poso Farhan dengan bukti tanda terima.

Pada pewarta Nuansapos.com, Zulkifli tegas mengatakan bahwa telah menjadi sebuah keharusan bagi lembaga yang dipimpinnya untuk segera melaporkan kepihak penegak hukum, pasca hasil investigasi lapangan dugaan adanya tindak pidana korupsi yang ditemukan.

“Yang kami laporkan hari ini, berupa kesimpulan dari hasil penelusuran langsung dilapangan dan keterangan dari warga desa, dengan harapan agar segera ditindak lanjuti oleh pihak Kejari Poso,” ungkap Zulkifli.

Lebih dalam dijelaskannya, ada empat enter point yang diduga kuat mengarah ke tindak pidana korupsi, yakni pertama pada tahun 2019, soal pengadaan atau pembelian lahan seluas 2 hektar dengan alokasi anggaran 205 juta rupiah, untuk lokasi lapangan bola.

Fakta ditemukan, atas instruksi oknum Kades, lahan tersebut, sebagian atau satu hektar dibagikan kepada staf/perangkat termasuk anggota BPD Bakekau dalam bentuk kavling dan sisanya dijual pada masyarakat dengan harga 10 juta rupiah per kavling. Satu hektarnya lagi, benar dibuatkan untuk lapangan sepak bola.

Kedua, pada tahun 2019 pembangunan lantai jemur milik desa, dengan anggaran
40 juta rupiah, diatas tanah milik Kades, yang keberadaannya tidak disusul dengan surat hibah.

“Diduga hal ini sengaja dilakukan, agar lantai jemur desa, dikemudian hari akan menjadi miliknya secara pribadi.” ucapnya.

Ketiga, atas kesepakatan dan pertimbangan kebutuhan, pada tahun 2019, Desa Bakekau menganggarkan sebanyak 85 juta rupiah, untuk pemasangan Wi-Fi dan jaringan internet desa.”Faktanya, semuanya hanya omong kosong belaka alias fiktif,” tegasnya.

Keempat, pada tahun 2020, Desa Bakekau menganggarkan dana sebanyak 223 juta rupiah, untuk pembuatan lapangan dan pembangunan gedung serta pembuatan taman disekitar lapangan, yang hingga saat ini belum selesai.

Kelima, dengan pertimbangan letak Desa Bakekau yang berada jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Poso, sehingga harga pembelian tanah per hektar 100 juta rupiah adalah keputusan yang tidak masuk akal, apa pun alasannya.

“Dari keterangan warga masyarakat desa setempat, tanah satu hektar, biasanya dijual dengan harga 40 juta rupiah. Dalam persoalan ini, sangat jelas ada dugaan markup harga,” imbuhnya.

Sehingga oknum Kades Bakekau, ujar Zulkifli, kuat dugan telah melakukan tindak pidana administrasi, pemerintahan, penyalagunaan kewenangan dan jabatan serta penyalagunaan keuangan negara dalam hal pengelolaan dana desa dan alokasi dana desa, yang menyebabkan adanya dugaan kerugian keuangan negara sebesar 553 juta rupiah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here