MOROWALI, Sulawesi Tengah- Konsultan di kegiatan Konsultasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang digelar PT Baoshuo Taman Industry Investment Group (BTIIG) dinilai tidak Kompoten.
Hal ini disampaikan salah satu peserta dalam kegiatan konsultasi Amdal saat sesi tanya jawab berlangsung, pihak konsultan tak bisa memberikan penjelasan atau jawaban atas pertanyaan yang diajukan salah satu peserta di kegiatan tersebut.
“Bapak dari mana mohon izin, tanya salah satu peserta Hisam Kaimudin, dari Bogor, jawab konsultan Amdal bernama Ir. Achmad Djazuli C.EIA, sama dari Bogor cuma saya orang Bungku Morowali tinggal di Bogor,” timpal Hisam Kaimudin.
Kemudian kembali pertanyaan dilontarkan, selaku konsultan yang tinggal di Bogor berapa jumlah kawasan industri di wilayah Jabodetabek…??, Dimana pertanyaan tersebut bermaksud untuk memastikan kapasitas konsultan tentang kawasan industri memang benar-benar layak selaku konsultan yang didatangkan dari luar pulau Sulawesi.
Namun, pertanyaan tersebut tak bisa dijawab dan tak dapat menyebutkan satu pun nama Kawasan industry yang dimaksudkan sehingga hal ini dinilai peserta bahwa pihak konsultan tersebut tidak layak sebagai konsultan pada konsultasi Amdal PT BTIIG yang digelar di Ballroom Hotel Metro itu, Kamis (02/05/2024).
“Bapak dari mana, Akademisi, LSM atau apa…? Kita didatangkan orang-orang tidak berkompeten, bapak tidak layak disini anda tidak layak disini,” cetus Hisam Kaimudin dengan nada tinggi yang merupakan pimpinan salah satu NGO di Morowali yang selama ini dikenal sangat getol menyuarakan perlawanan terhadap tindakan korupsi maupun tindakan lainnya yang melawan hukum.
Menanggapi hal itu, Ade salah satu tim konsultan yang dikonfirmasi media ini menyatakan bahwa penilaian salah satu peserta konsultasi Amdal yang menyebutkan konsultan tak Kompoten adalah salah persepsi.
“Ia bang…kita konsultan perorangan yg ditunjuk oleh BTIIG, soal pernyataan konsultan tidak Kompoten itu salah persepsi aja bang, waktu itu peserta menanyakan masalah harga lahan ditempat lain. Ketua tim kami tidak jawab karena harga tanah masing-masing daerah kan berbeda. Nach si penanya tidak puas..Yach akhirnya penayanya bilang bahwa konsultan ga kompeten,” terangnya.
Begitupun saat dikonfirmasi wartawan media ini terkait surat yang ditandatangani oleh perwakilan masyarakat, dimana dalam surat terdapat sejumlah nama desa dan kecamatan yang tidak ada di Morowali.
Dalam surat yang ditandatangani perwakilan masyarakat terdapat nama desa Kecamatan Desa Pasir Mayang, Desa Paseban, Desa Teluk Kepayang pulau Indah, kecamatan beringin Raya.
“Maaf itu salah nanti diperbaiki, soalnya kemarin itu yang belum teredit, ada dua format yang ditandatangani yang satunya udah benar nanti saya kirim bang,” ungkap Ade via telpon WhatsApp (WA) mengklarifikasi hal tersebut, Sabtu (04/05/2024).
Namun sesaat setelah dikirim surat yang dimaksudkan benar ternyata masih terdapat juga kesalahan, yakni tanggal surat dan penyebutan kecamatan Beringin Raya.
“Ia bang copy paste karena ada memang file yang sudah disiapkan cuma mungkin kelupaan tim operator kami, Terimakasih koreksiannya…akan kami perbaiki,” tandasnya.
(PATAR JS)
