Pengangkatan Dr. Nisbah, S.Sos, M.Si Sebagai Wakil Dekan I FISIP Dinilai Cacat Administratif

0
1514
ilustrasi

Palu NP – Berbekal posisi sebagai mantan Komisioner KPUD Sulawesi Tengah, Dr. Nisbah S.Sos.MSi, akhirnya melenggang jadi Wakil Dekan (Wadek) I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP),Palu. Posisi ini dianggap janggal dan terkuak setelah di soroti oleh berbagai pihak yang menduga jika jabatan itu diperoleh karena adanya perlakuan khusus yang mengarah pada indikasi Mal Adminstrasi.
Dari sejumlah informasi yang berhasil di himpun Nuansa Pos terungkap jika jabatan alademik Nisbah ternyata belum pernah diaktifkan sejak dia berhenti melaksanakan tugasnya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Tengah.
Namun karena mendapat rekomendasi dari pihak Rektorat sehingga kemudian oleh Dekan FISIP mengusulkan pengangkatannya.
Sumber lain juga mengungkapkan jika Nisbah belum pernah aktif mengajar sejak diangkat sebagai pejabat negara sebagai komisioner di KPUD Sulteng, namun entah angin dari mana tiba-tiba dilantik menjadi Wakil Dekan I FISIP, yang di duga karena dorongan pihak Rektorat.
Mengetahui hal ini membuat sejumlah pihak di Kampus Universitas Tadulako (Untad) khususnya kalangan Dosen FISIP kaget dan terperangah dan tak menyangka jika orang yang sama sekali tidak aktif dalam kegiatan Tri Darma tiba-tiba mendapat tugas tambahan sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik seperti yang diperoleh Nisbah tersebut.
Protes demi protespun akhirnya mengalir dari ruang Rektoriat kampus hingga akhirnya terbongkar jika Nisbah sebenarnya belum diaktifkan sejak dia tidak lolos lagi dari pencalonan sebagai Komisioner periode keduanya di KPUD Sulteng karena gagal dan jatuh dalam seleksi.
Sebagaimana diketahui, Nisbah selama ini sangat aktif di dunia politik dan terkesan jauh dari kehidupan dunia Kampus. Sejumlah kalangan Akademisi Untad yang enggan disebutkan namanya mengatakan, sejak menyelesaikan Pendidikan S3nya, Nisbah hanya aktif di dunia luar kampus bahkan nyaris dua kali periode menjadi Komisioner KPU. Terungkapnya informasi adanya dugaan Mal Administrasi atas pengangkatannya sebagai Wadek I, berawal dari cerita-cerita di warung kopi sekitar 3 minggu yang lalu yang ditindaklanjuti wartawan Nuansa Pos (NP) yang kemudian melakukan investigasi kurang lebih dua minggu lamanyama apalagi ketika sumber di Kepegawaian yang justru cenderung melindungi walaupun sumber tersebut juga tidak mampu menunjukkan surat pengaktifan Nisbah sejak dia kembali ke kampus setelah gagal menjadi Komisioner KPUD Sulteng periode kedua. Kabag Kepegawaian Amir Makmur M.Si kepada NP mengatakan pihaknya tidak berhak memberi keterangan dan meminta NP menghubungi Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan, Dr Muhammad Nur Ali M.Si.
Muhammad Nur Ali kepada NP membenarkan adanya informasi yang mempertanyakan keabsahan pengangkatan Nisbah tersebut.
Menurutnya jabatan sebagai Wakil Dekan Dr. Nisbah, S.Sos,M.Si itu di angkat berdasarkan SK.Rektor No.3952/UN28/KP/2019
Dimana legitimasinya menurut Muhammad Nur memang patut dipertanyakan oleh publik karena berdasarkan data sampai hari ini yang bersangkutan tambah Muhammad Nur belum pernah menyerahkan “Surat Pengaktifannya Kembali” sebagai Dosen setelah menjabat sebagai Komisioner KPU.
Soal SK kata Muhammad Ali juga menjadi perhatian khusus dan akan dicross check dan di cermati kembali dan jika nantinya terdapat kekeliruan maka seperti lazimnya akan diperbaiki sebagai mana mestinya.
“Soal legitimasinya memang masih tanda tanya karena sampai hari ini belum diserahkan setelah yang bersangkutan menjadi dosen dan apabila nanti ada kekeliruan maka akan di perbaiki sebagaimana mestinya” demikian sanggah Muhammad Ali lewat balasan Watsaap yang dikirimnya ke Redaksi media ini Kamis (7/11) kemarin.
Sementara Nisbah yang di konfirmasi lewat telepon genggamnya mengatakan jika peraturan KPU sekarang yang dijadikan sebagai dasar hukumnya mungkin saja di iakannya namun jika merujuk pada undang-undang yang diterbitkan sebelumnya kata Nisbah mungkin keliru.
“Kalau itu dikonfrontir maka dasar hukumnya harus jelas sehingga informasinya tidak menjadi kabur, harus jelas pasal mana yang dilanggar.Dasar rujukan aturannnya dari mana karena di Perguruan Tinggi juga memahami soal-soal seperti ini. Kalau mau konfrontir buat dulu rujukan dan dasar hukumnya apa dan pelanggaran akademisinya seperti apa, jangan sampai ini di politisi,” ungkapnya.
Nisbah juga membantah tudingan yang mengatakan jika dia tidak pernah mengajar di universitas tersebut. “Siapa bilang saya tidak pernah mengajar apa perlu saya perlihatkan jadwal-jadwal mengajar setelah saya tidak lagi di KPU dan laporan saya ke Dekan?” tukasnya.
Olehnya dia meminta agar pihak yang menudingnya bersikap proposional dan mampu mendudukan persoalan secara objektif.
“Yang mempertanyakan status saya silahkan tunjukan dulu datanya dan dasar hukumnya apa kalau dia mau bandingkan UU 11/2015 kemudian dia bandingkan dengan UU Nomor 7/2017 tentu akan beda. Kalau sekarang harus cuti di luar tanggungan negara, melapor dan dikembalikan dulu statusnya kalau dulu tidak begitu. UU Pemilu sudah beberapa kali berubah termasuk yang mengatur tentang UU penyelenggara, olehnya saya minta dudukan persoalannya secara proposional dan objketif,” pungkasnya (NP05)


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here