Sejumlah Oknum PU Parimo Menjadi Tikus2 Korupsi,Proyek Puluhan Miliar Jadi Bancakan

0
610
ilustrasi

PELAKSANAAN proyek jalan pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (DPUPRP) Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) terindikasi dijadikan ladang korupsi. Selain dilaksanakan minus jasa konstultan pengawas, sinyalemen korupsi berupa ‘main mata’ sejak proses tender hingga praktik pembiaran pada penggunaan material tidak sesuai spesifikasi, mendera hajatan bernilai Rp32 miliar lebih itu. Namun, Arifin Ahmat, pejabat mengepalai dinas tersebut masih enggan melontarkan kata-katanya.

PADA proses lelang, aroma dugaan korupsi proyek jalan pada DPUPRP Parimo telah begitu terasa. Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) selaku dapur tender, terindikasi membuat persyaratan mengada-ada dan secara lancang ‘meludahi’ peraturan pemerintah terkait pengadaan barang dan jasa.
Sinyalemen kongkalikong Pokja pada lelang proyek-proyek jalan mulai menyeruak ketika Pokja didapati menerapkan persyaratan SBU dengan sub klasifikasi SI003 (Klasifikasi SI003 merupakan sub klasifikasi dari kualifikasi bangunan sipil).
Padahal, berdasar Peraturan Menteri (Permen) PUPR nomor 07 tahun 2019, Pokja seharusnya hanya mempersyaratkat SBU dengan kualifikasi usaha kecil dengan klasifikasi bangunan sipil (karena SI003 adalah sub klasifikasi dari bangunan sipil).
Kemudian, permintaan persyaratan soal surat dukungan dari bank pada beberapa lelang proyek-proyek di lingkup DPUPRP Parimo oleh Pokja juga merupakan sebuah permintaan janggal.
Kepemilikan surat keterangan dukungan keuangan dari bank pemerintah atau swasta diberlakukan Pokja diduga kuat merupakan modus belaka. Sebab, pada Permen PUPR nomor 07 tahun 2019, hal itu sama sekali tidak disyaratkan.
Lalu, permintaan ‘aneh’ lain Pokja ialah soal personel manajerial dalam dokumen pemilihan. Pada point ini, Pokja mensyaratkan peserta lelang memiliki kemampuan menyediakan personel manajerial (tenaga ahli atau tenaga trampil) untuk pelaksanaan pekerjaan.
Padahal, semestinya, pada lelang paket untuk kualifikasi usaha kecil, dalam permen PUPR nomor 07 tahun 2019, tidak mensyaratkan hal tenaga seperti itu.
AGREGAT ‘ABAL-ABAL’, MINUS UJI MUTU
HASIL pantauan Koran Indigo pelaksanaan pekerjaan proyek jalan pada DPUPRP Parimo diwarnai praktik tengik bekerja asal-aslan serta penggunaan bahan atau agregat menyalahi spesifikasi dan minus uji pengendalian mutu seperti diisyaratkan pada tata laksana proyek jalan.
Beberapa kontraktor pemenang proyek jalan pada DPUPRP Parimo disinyalir hanya mementingkan keuntungan dan tidak melakukan proses pemisahan gradasi agregat melalui ayakan (screen).
Padahal, hal tersebut sangat penting bagi pengelompokkan dan pemisahan ukuran agregat satu dengan lainnya.
Terkesan ada praktik pembiaran, soal proses agregat harus lolos screen, sempat menuai protes dari pelaksana lain yang juga memenangi proyek peningkatan jalan di wilayah itu.
Hasil wawancara wartawan kepada beberapa pekerja proyek peningkatan jalan di sekitar Kota Raya, menyatakan merasa diperlakukan tidak adil oleh Dinas PUPRP Parimo terkait kewajiban screen agregat.
PENAMPAKAN PROYEK PENINGKATAN JALAN MENSUNG SP-MENSUNG DIHELAT CV SABODA
“Dalam kontrak, semua material harus lolos uji mutu. Harus screen. Namun, hampir semua pelaksana yang bekerja tidak melakukan hal itu. Namun Dinas PUPRP tidak menegurnya”, kata salah satu tenaga lapangan yang bekerja pada proyek jalan di Kota Raya.
Pada pekerjaan peningkatan jalan ruas Mensung SP-Mensung, pihak CV Saboda sebagai salah satu pemenang lelang, ditengarai memaksakan lakukan gelar lapis penetrasi Makadam (lapen), walau toleransi kepadatan Lapis Pondasi Agregat Kelas A (LPA) jalan dinilai belum mencukupi.
Secara tertutup, sebuah sumber mengatakan bahwa kepadatan lapis jalan ruas Mensung SP-Mensung sepanjang 4,20 kilometer dihelat CV Saboda itu masih belum lolos uji kepadatan LPA dilakukan direksi, dalam hal ini Dinas PUPRP Parimo.
“Direksi teknik dalam hal ini Tim DPUPRP Parimo setahu saya belum memberikan izin kepada CV Saboda melakukan gelar lapen. Hal itu dikarenakan LPA Jalan Mensung SP-Mensung belum dalam kepadatan sesuai standar”, kata sebuah sumber kepada Koran Indigo, Selasa, (5/10).
“Tidak lolos waktu uji Sandcone. Kalau tidak salah CV Saboda seharusnya putus kontrak. Namun, coba konfirmasi pada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Michelle Stiyvan Kamisi”, kata sumber lagi.
Selain itu, agregat-agregat digunakan CV Saboda juga jauh dari bersih, keras, seragam dan bebas dari kotoran lempung serta bahan-bahan lain seperti tercantum dalam syarat teknis terkait proyek jalan.
Seakan terencana, berbagai dugaan penyelewengan seakan dilakukan secara bersama oleh beberapa pelaksana proyek-proyek jalan pada Dinas PUPRP Parimo ini.
Sapri, pengusaha pembawa bendera CV Saboda masih enggan melontar kata. Upaya konfirmasi Koran Indigo via aplikasi whatsapp milik pengusaha berdomisili di Kota Palu ini belum mendapatkan tanggapan.
Proyek peningkatan Jalan Ruas wilayah Taopa-Sibatang, Kecamatan Taopa, praktik kangkangi aturan dan penyimpangan pekerjaan konstruksi juga disinyalir terjadi. Amburadul kerja secara terang-terangan dilakukan oleh CV Banua Raya Lestari selaku pemenang lelang.
Sinyalemen terjadinya penyimpangan terhadap pekerjaan ruas Taopa-Sibatang, juga pada penggunaan agregat menyalahi spesifikasi. Agregat digunakan CV Banua Raya Lestari terdiri dari batu pecah terlihat janggal dan di luar kelaziman.
Pihak CV Banua Raya Lestari dalam menghelat ruas tersebut menggunakan batu-batu bulat berukuran bulat dan berpotensi tidak akan mengancing perkerasan seperti seharusnya.
PROYEK PENINGKATAN JALAN TAOPA-SIBATANG DIHELAT CV BANUA RAYA LESTARI
Seharusnya, agregat kasar berupa lapisan utama digunakan pada pekerjaan lapen makadam ialah terdiri dari agregat berada dalam batas-batas agregat ukuran nominal 2,5 centimeter – 6,25 centimeter (tergantung kepada ketebalan lapisan dengan ukuran lebih /3 cm tebal rencana)
Sementara, agregat kunci digunakan untuk lapisan utama, merupakan agregat lolos saringan 25 milimeter (tidak boleh lebih dari 5 persen akan lolos dari saringan 9,5 milimeter).
Menurut Yugo, pengawas lapangan (Waslap) DPUPRP Parimo bertugas pada proyek peningkatan jalan ruas Taopa-Sibatang, pihaknya sengaja menggunakan hamparan batu ukuran besar (5,7 centimeter) dengan alasan bahwa ketika material-material tersebut tergilas alat berat, maka akan pecah dan kemudian dengan sendirinya menjadi batu berukuran 3,5 centimeter.
“Memang kita lebih menggunakan batu manual 5,7 centimeter ketimbang 3,5 centimeter. Sebab, jika kita menggunakan batu pecah ukuran 3,5 centimeter semua, maka ketika digilas alat berat akan pecah menjadi ukuran lain. Sehingga kita pakai batu ukuran 5, 7 centimeter. Jadi, ketika batu 5,7 centimeter itu digilas alat berat, maka akan menjadi batu pecah ukuran 3,5 centimeter”, terangnya.


Selain proyek peningkatan jalan ruas Mensung SP-Mensung dan Taopa-Sibatang, pelaksanaan proyek peningkatan jalan ruas Dusun Nyopong-Desa Maranti nilai kontrak Rp998 juta dihelat CV Kaili Membangun juga ditengarai penuh kontroversi mengarah pada tindakan korupsi.
Paket awalnya senilai Rp2 miliar ini, entah karena sebab apa, tiba-tiba berubah menjadi senilai Rp1 miliar (nilai kontrak Rp998 juta). Pihak CV Kaili Membangun dalam mengerjakan ruas Dusun Nyopong-Desa Maranti juga diwarnai hal penggunaan material agregat abal-abal.
Selain diduga menggunakan material abal-abal, CV Kaili Membangun juga disebut-sebut leled dalam bekerja dan berpotensi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai batas waktu tertuang dalam kontrak.
Sementara itu Kepala DPUPRP Parimo, Arifin Ahmat masih enggan melontar tanggapannya terkait amburadul pelaksanaan proyek jalan bernilai puluhan miliar itu. Arifin Ahmat yang dikabarkan tak lama lagi bakal pensiun dari ASN ini masih betah mengunci bibirnya terkait konfirmasi dilayangkan media ini.
Serupa dengan Arifin Ahmat, Michelle Stiyvan Kamisi selaku PPK kegiatan tersebut, juga masih belum dapat dimintai tanggapannya. (tim)

PROYEK-PROYEK JALAN PADA DPUPRP PARIMO 2019
1. Peningkatan Jalan Desa Kota Raya Selatan penyedia CV Anata Jaya, nilai kontrak Rp588.860.000;2. Peningkatan Jalan Desa Kotaraya, penyedia CV Cahaya Cemerlang, nilai kontrak Rp274.619.898;
3. Peningkatan Jalan Desa Kota Raya Selatan, penyedia CV Parsela Sejati, nilai kontrak Rp280.000.000;
4. Peningkatan Jalan Taopa-Sibatang (DAK Penugasan) CV Banua Raya Lestari, nilai kontrak Rp1.899.925.319;
5. Peningkatan Jalan Beringin Jaya-Dusun (2,80Km) (DAK Penugasan), nilai kontrak Rp2.816.000.000;
6. Peningkatan Jalan Dusunan-Bukit Bendera, Penyedia CV Sinar Mutiara Indah, nilai kontrak Rp1.971.467.000;
7. Peningkatan Jalan Desa Ogolongkap (DAK Transportasi), penyedia CV Refan’z Pratama, nilai kontrak Rp1.600.491.438;
8. Peningkatan jalan Desa Sidoan Barat (DAK transportasi) penyedia CV Izzul Pratama, nilai kontrak Rp1.702.000.000;
9. Peningkatan jalan Desa Kayu Agung (DAK transportasi) penyedia CV Sultan Abadi, nilai kontrak Rp1.683.151.303;
10. Peningkatan Struktur Jalan Mensung–Tinombala (DAK Reguler), penyedia CV Satria Group dan nilai kontrak Rp3.978.000.000;
11. Peningkatan Jalan Ambesia-RK IV (2,40 Km) (DAK PENUGASAN) penyedia CV Yoyo Abadi, nilai kontrak Rp 1.978.700.000;
12. Lanjutan Peningkatan Jalan Palasa–Bambanipa penyedia CV. Aish Hanan, nilai kontrak Rp393.000.000;
13. Lanjutan Peningkatan Jalan Dalam Kota Palasa, penyedia CVTunas Karya dan nilai kontrak Rp983.000.000;
14. Peningkatan Jalan Desa penyedia CV lantibu dan nilai kontrak Rp3.624.000.000;
15. Peningkatan Jalan Desa Pelawa Baru Dusun 2, penyedia CV. Albasma Raya Mandiri dan nilai kontrak Rp 293.380.000;
16. Peningkatan Jalan Ongka Tampo (DAK PENUGASAN) penyedia CV. Bugar Karsa dan nilai kontrak Rp 2.275.500.000;
17. Peningkatan Jalan Mensung SP Mensung (4,20 Km) (DAK PENUGASAN) penyedia CV Saboda dan nilai kontrak Rp3.950.000.000;
18. Peningkatan Jalan di atas Jembatan Jalur Dua (0,43 Km) penyedia CV Donggala Sentra Sulawesi dan nilai kontrak Rp 257.900.000;
19. Peningkatan Jalan Sp Tolai RK Tolai Desa Tolai Timur penyedia CV Primatama Construction dan nilai kontrak Rp 670.100.000;
20. Peningkatan Jalan Tolai Balinggi, penyedia CV Afri Sejati dan nilai kontrak Rp987.459.000;
21. Peningkatan Jalan Balinggi Badjrosari penyedia CV. Vini Vidi Vici dan nilai kontrak Rp 285.938.000;
22. Pemeliharaan Jalan Mertajati Peore (5 Km) (DAK Reguler) penyedia CV Donggala Sentra Sulawesi dan nilai kontrak Rp 2.988.000.000

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here