RR Pasca Bencana di SulTeng Gagal Karena Pemerintah “Lalai”

0
273

𝙋𝙖𝙑π™ͺ,𝙣π™ͺ𝙖𝙣𝙨𝙖π™₯𝙀𝙨.π™˜π™€π™’ – Kedatangan Wakil Presiden (Wapres) KH. Ma’ruf Amin di Sulawesi tengah disambut dengan antusias seluruh warga dan pejabat daerah. Termasuk ketua DPRD Sulawesi tengah DR. Hj.Nilam Sari Lawira SP. MP juga ikut menjemput orang nomor 2 di Indonesia.

“Tadi siang saya ikut menghadiri penjemputan wapres dan sekaligus rapat koordinasi dalam rangka penyelesaian masalah Rehabilitasi & Rekonstruksi pembangunan hunian tetap (huntap)pasca bencana 28S2018 yang hingga saat ini belum tuntas, ” Ungkap Nilam Sari dalam unggahan di Facebook(7/01/22) .

Dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan RR yg mengacu pada dua kebijakan yaitu inpres no 10/2018 yg sdh habis masa berlakunya pd 31 Desember 2020 oleh karenanya perlu perpanjangan dan Pergub no 10/2019 tentang rencana RR, pemerintah telah berjanji akan menyelesaikan bantuan dan huntap bagi warga terdampak bencana dlm wkt kurang dari 2,5 thn.

“Jika mengacu pada pergub tersebut seharusnya seluruh warga terdampak bencana sdh menerima dan menikmati huntap pd oktober 2021. Namun sangat disayangkan sampai saat ini sdh 3 thn lebih, pembangunan huntap tersebut masih terkendala dgn masalah status lahan yg belum clean & clear. Dimana pembangunan huntap yg dilaksanakan oleh PUPR yg dibiayai dari loand (pinjaman) dari world bank membutuhkan hal tersebut, “jelas Ketua DPRD Sulteng ini.

Nilam Sari melanjutkan, Selain masalah tsb, jumlah huntap yg dibangun oleh PUPR jg belum seberapa, jika merujuk dari catatan awal kementrian PUPR bhw total huntap yg dibutuhkan oleh warga terdampak adalah sebesar 11.788 unit. PUPR berencana akan membangun 8.788 unit dan sisanya 3000 unit akan dibangun pihak lain.

“Kenyataan yg ada hingga saat ini baru terbangun 630 unit huntap tahap 1A dan membutuhkan wkt kurang lebih 14 bulan, demikianΒ  juga dgn pembangunan 976 unit di tahap 1B, yang masih belum memiliki kejelasan dan kepastian. Kegagalan ini adalah kelalaian pemerintah pusat, propinsi dan kabupaten/kota, “Tegasnya.

Untuk itu dirinya Berharap permasalahan pembebasan tanah bisa segera selesai krn pada APBD Perubahan TA 2021 Propinsi SulTeng, telah disepakati memberikan bantuan hibah ke kab/kota sebesar 55 M dgn rincian : Kota Palu 27 M utk pembebasan lahan Jembatan Palu IV, Pembebasan lahan huntap kota Palu 12 M Pembebasan lahan Kab Sigi 6 M dan Kab Donggala 10 M.

“Jika status lahan sdh clean & clear maka PUPR berjanji akan segera membangun huntap. Bpk Walikota pun sdh berjanji kepada wapres saat rakor tadi bhw permasalahan lahan di Tondo 2 akan diusahakan selesai diakhir bulan Pebruari, ” Ujarnya.

Semoga kedatangan Wapres efektif dan menjadi solusi utk percepatan pembangunan huntap bagi warga terdampak bencana 28S2018.(YES)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here