Tidak Kunjung Tuntas Dan Telah Banyak Menelan Korban Nyawa Warga Tidak Bersalah, FPMCD Poso : Operasi Penuntasan Sipil Bersenjata Segera Diserahkan Kepada TNI

0
438

Poso, Nuansapos.com – Serstusan lebih warga Poso, yang tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai (FPMCD) Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, turun ke jalan menggelar aksi damai, Rabu (12/08/2020).

Aksi yang dipimpin langsung oleh Ketua FPMCD Kabupaten Poso Muhaimin Yunus Hadi itu, meminta agar operasi keamanan di Poso terkait penuntasan kelompok sipil bersenjata di Gunung Biru segera diambil alih oleh pihak Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Permintaan ini bukan tanpa alasan ungkap Muhaimin dalam orasinya saat itu, pasalnya kata dia, operasi penuntasan tersebut sudah berlangsung sangat lama, bahkan terkesan ada kesengajaan, untuk tidak segera diakhiri.

Ironisnya lagi, tegas Mimin sapaan akrabnya menilai bahwa kuat dugaan operasi yang telah banyak menelan korban nyawa ini, telah dijadikan proyek dan untuk mendapatkan jabatan.

Bukan semenjak memasuki awal tahun 2020 ini, tidak kurang ada sebanyak 5 orang warga masyarakat Poso, yang tidak bersalah yang telah merenggang nyawa. Bahkan dari pihak Polri sendiri jadi korban.

Sebagai seorang mantan wakil rakyat di parlemen Kabupaten Poso, dirinya mengutarakan lantang atas rasa keprihatinan dirinya dengan melihat fakta – fakta yang ada selama ini.

Sehingga kata Mimin, sangat layak disimpulkan kalau Institusi Kepolisian RI, telah gagal dalam melaksanakan tugas operasi keamanan selama ini di dalam wilayah hukum Kabupaten Poso.

Imbas dari tidak kunjung berakhirnya operasi tersebut, telah melahirkan keresahan, ketidaknyamanan dan kedamaian serta kebebasan warga masyarakat Poso dalam beraktifitas, dalam memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka sehari – hari.

Diakhir orasinya Mimin yang juga Ketua DPW PAN Kabupaten Poso ini, menyampaikan 4 enter point tuntutannya yaitu 1. Kepada Presiden Dan DPR-RI, memerintahkan kepada Institusi TNI, untuk segera mengambil alih tongkat komando operasi keamanan di Kabupaten Poso. 2. Kepada KPK, BPK dan DPR-RI, agar segera turun melakukan Audit atau pemeriksaan terhadap dana anggaran operasi di Kabupaten Poso. 3. DPR-RI segera merevisi kembali Undang – undang Teroris, dengan melibatkan pihak TNI secara langsung bertanggung jawab dalam operasi penanganan keamanan di Indonesia. 4. Bagi oknum aparat Kepolisian RI, yang diduga telah melakukan penembakan kepada warga masyarakat Poso, yang terbukti tidak bersalah, agar diproses hukum yang berlaku di Republik Indonesia.

Pantauan pewarta media Nuansapos.com, rombongan masa aksi damai FPMCD, juga menyambangi depan Kantor Bupati Poso. Dan bahkan sejumlah perwakilannya sempat diterima Bupati Poso di dalam ruangan kerjanya, sekaligus menyerahkan surat yang berisikan tuntutan mereka.

Begitu juga, saat masa aksi bergerak ke gedung DPRD Kabupaten Poso. Semua mereka diterima oleh 7 orang anggota dewan dalam ruangan rapat utama rumah rakyat masyarakat Poso.

Setelah menyampaikan aspirasi dan jawaban atas berbagai pertanyaan dari Ketua FPMCD, diakhiri pula penyerahan surat tuntutan yang diterima oleh anggota DPRD Poso Suharto Kandar.

Selanjutnya masa aksi damai FPMCD Kabupaten, langsung meninggalkan gedung tersebut dan membubarkan diri dengan tertib tanpa ada melakukan aksi lainnya lagi.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here