Nama Oknum Anggota DPRD Terseret Isu Tambang Ilegal, Pengamat Ingatkan Tanggung Jawab Moral
PARIMO, nuansapos – Polemik dugaan keterkaitan aktivitas tambang ilegal yang menyeret nama anggota DPRD Parigi Moutong, Selpina, terus menuai sorotan publik.
Kali ini, pendiri Rumah Hukum Tadulako, Hartono Taharudin, mempertanyakan fungsi pengawasan DPRD terhadap maraknya praktik pertambangan tanpa izin (PETI) di daerah tersebut.Hartono menilai, klarifikasi yang disampaikan Selpina justru memunculkan pertanyaan baru.
Pasalnya, dalam penjelasannya, Selpina mengakui bahwa sebagian anggota keluarganya, termasuk suaminya, pernah terlibat dalam aktivitas pertambangan.
“Aneh, sebagai anggota DPRD mengetahui ada keluarga yang terlibat tambang ilegal, tapi tidak pernah disuarakan.
Ini menandakan fungsi pengawasan DPRD patut dipertanyakan,” ujarnya.
Menurut Hartono, sebagai wakil rakyat, anggota legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memastikan aktivitas ilegal, termasuk PETI, tidak berlangsung di wilayahnya.
Terlebih jika informasi tersebut berada di lingkaran terdekat.Ditegaskannya, sikap diam terhadap praktik ilegal dapat dimaknai sebagai bentuk pembiaran yang berpotensi merusak kepercayaan publik.
“Kalau mengetahui tetapi tidak bersikap, itu bisa diartikan sebagai pembiaran. Ini yang berbahaya,” urainya.
Lebih jauh, Hartono juga meminta aparat penegak hukum untuk menelusuri kemungkinan adanya aliran dana dari aktivitas tambang ilegal, termasuk dugaan yang berkaitan dengan pembiayaan layanan publik.
“Harus ditelusuri aliran dananya. Jangan sampai ada pembiayaan dari sumber yang tidak sah, apalagi jika menyentuh layanan publik,” tegasnya.
Dia juga mendorong Badan Kehormatan DPRD Parigi Moutong untuk segera turun tangan guna menjaga marwah lembaga legislatif. Selain itu, partai politik tempat Selpina bernaung diminta melakukan evaluasi internal terhadap kadernya.
“Partai tidak boleh diam. Harus ada langkah tegas agar tidak muncul kesan pembiaran,” tambahnya.
Sebelumnya, Selpina telah membantah keterlibatannya dalam polemik pinjaman dana operasional pelayanan kesehatan oleh Plt Kepala Puskesmas Moutong, Nurlian, kepada pihak tambang ilegal.
Sosok wakil rakyat ini bahkan menantang agar sosok “bos tambang” yang dimaksud diungkap secara terbuka ke publik.
Namun, pengakuannya terkait adanya keluarga yang pernah berkecimpung di sektor pertambangan dinilai menjadi celah kritik baru, khususnya terkait konsistensi fungsi pengawasan DPRD terhadap aktivitas ilegal di daerah ini. (Pde Sumardin)
