Maria Ernawati.(F-ist)
PALU, NP – Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) masih menjadi salah satu daerah dengan pernikahan anak tertinggi di Indonesia.
Secara nasional, Sulteng menempati urutan kelima pernikahan anak tertinggi. Khususnya perempuan usia di bawah usia 20 tahun dengan persentase 58,9 persen. Bahkan anak usia di bawah 18 tahun di daerah ini juga masih tinggi, sekitar 32 persen.
Peringkat pertama hingga keempat pernikahan anak tertinggi ada di Sulawesi Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Barat.
Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BkkbN) Sulteng, Maria Ernawati mengatakan, tingginya angka pernikahan anak di Sulteng cukup mengkhawatirkan. Hal ini menurutnya bisa berdampak pada kesehatan perempuan, khususnya saat melahirkan.
Menyikapi kondisi tersebut, BkkbN Sulteng kata dia kini telah membentuk program integrasi lintas sektor bernama ‘Patujua’.
Program ini dibentuk bulan Oktober 2020 silam dengan melibatkan sejumlah instansi. Seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Sosial (Dinsos) dan dinas terkait lainnya.
Dalam bahas Kaili, Patujua jelas Maria, adalah menuju tujuan bersama. Patujua ini merupakan satu inisiasi program terpadu.
Progam ini dirancang untuk menekan pernikahan anak yang pada prinsipnya sudah banyak dilaksanakan instansi terkait. Namun selama ini masih jalan sendiri.
“DP3A jalan sendiri, BKKBN jalan sendiri, Dinas Sosial jalan sendir, dinas lain juga begitu. Melalui ‘Patujua’ kita padukan menjadi program bersama,” kata Maria Ernawati, di Palu. Senin 9 November 2020.
Program Patujua nantinya akan dipayungi Peraturan Gubernur (Pergub) Sulteng. Dan naskah program Patujua telah memasuki tahapan pembahasan pembentukan dan penyusunan.
“Pergubnya masih dibahas. Mudah-mudahan dalam waktu dekat Pergub ini sudah bisa ditelaah,” ujarnya.
Melalui program terintegrasi ‘Patujua’, Maria Ernawati optimis, angka pernikahan anak di Sulteng bisa ditekan.
“Nanti kita bentuk satu mekanisme dan sistem kerja bersama dalam program ‘Patujua’. Kita berharap, dalam waktu tiga tahun ke depan, angka pernikahan anak di Sulteng sudah bisa kita turunkan,” tuturnya.
Dia menambahkan, ada tiga persoalan utama menyebabkan pernikahan anak di Sulteng masih tinggi. Pertama faktor ekonomi, pemahaman kurang oleh masyarakat dan pergaulan bebas alias seks bebas.
Sementara itu, tingkat pernikahan anak tertinggi di Sulteng berada di Kabupaten Buol, Parigi Moutong dan Kabupaten Banggai. Sedangkan daerah dengan angka pernikahan anak terendah di Sulteng adalah Kota Palu.
Apapun itu, selain masalah pernikahan anak yang masih menjadi pekerjaan rumah, memutus mata rantai penyebaran Covid-19 harus menjadi prioritas utama semua elemen.
” Jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan (prokes) melalui 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan menjaga jarak atau menghindari kerumunan,”demikian Maria. (NP)
