Dipersidangan, Bendahara Sebut Kepsek SMA 2 Poso Perintahkan Bikin LPJ Fiktif

0
931

PALU NP – Sidang dugaan korupsi Kepsek SMA 2 Poso, Dra Rina Iriana Labulu, MM dengan agenda mendengarkan keterangan saksi di  PN 1 Palu Kamis (27/2) terungkap adanya Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Fiktif dan Mark Up harga dari 14 item yang harusnya dilaksanakan di sekolah tersebut.


“Berdasarkan pedoman (petunjuk teknis) ada 14 item kegiatan yang harus di penuhi tetapi ada kegiatan Fiktif dan Mark Up, LPJnya ditinggikan harganya,” ungkap Bendahara Dana BOS SMA 2 Poso, Elfriani saat ditanya Majelis Hakim pada persidangan siang tadi.

Selain LPJ Fiktif dan Mark Up, dari keterangan Bendaharanya, juga terungkap sebuah pelanggaran lain yang dilangkahi Kepala Sekolah Rina Iriana Labulu yakni sengaja tidak membentuk Tim Belanja Dana BOS.

“Hanya penunjukan langsung, tidak ada di bentuk Tim Belanja Dana Bos oleh Kepala sekolah,” jawab Elfriani saat ditanya Ketua Majelis Hakim, Ernawaty Anwar, SH.

Sementara Wakil Kepala Sekolah SMA 2 Poso, Sumejo yang ikut di hadirkan dalam persidangan tadi  dalam keterangannya mengatakan.

Pada proses pengelolaan Dana BOS 2015 sebenarnya pihak SMA 2 sempat dipanggil  Dinas Pendidikan Poso.”Kalau pengelolaan dana BOS 2015 Rp 100 juta pernah di pertanyakan dinas, waktu itu kadisnya masih ibu Wangintowe,” jelasnya.

Ketika ditanya tentang Dana BOS 2016 Sumejo mengaku tidak tau. Yang diketahui pada masa itu kata Sumejo hanyalah soal jumlah siswanya saja. Menurut dia,  jumlah siswa pada tahun  itu sebanyak 511 orang dimana setiap siswanya tambah Sumejo di kompensasi sebesar Rp 1,4 juta / siswa sehingga jika di total akan berjumlah senilai 715 juta rupiah.

“Kalau soal dana BOS 2016 saya tidak tau menahu tapi kalau jumlah siswa 511 orang sehingga kalau di kali semua jadi Rp 715 juta. Dana itu di kelola oleh Bendahara dan Ibu Kepsek,” ungkapnya.

Sementara, JPU, Andi Suharso kepada wartawan mengatakan, penggunaan Dana BOS oleh Terdakwa Rina Iriana Labulu jelas tidak sesuai peruntukkannya.

“Seperti pengadaan barang di Mark Up ada juga yang Fiktif,” jelasnya.

Berdasarkan penghitungan BPK Perwakilan Sulawesi Tengah, kerugian negara yang ditimbulkan dari penyalahgunaan dana BOS SMA 2 oleh Terdakwa Rina Iriana Labulu itu sendiri kata Suharso mencapai Rp 325 juta lebih.

Atas perbuatannya,  Terdakwa  di jerat dengan pasal korupsi.

“Atas perbuatannya Terdakwa di jerat dengan pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,” pungkasnya (NP05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here