Poso,Nuansapos.com – Sebagian masyarakat Kabupaten Poso menuding Bupati Verna Gladies Merry Inkiriwang sebagai pembohong dan berutang Rp 80 miliar untuk bangun Rumah Sakit Umum Daerah atau RSUD.
Tudingan masyarakat Kabupaten Poso, Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) disuarakan lewat aksi unjuk rasa di depan Rumah Jabatan (Rujab) dan di depan Kantor DPRD Poso, Senin (10/6/2024).
Verna Inkiriwang juga disebut dalam spanduk pengunjuk rasa seorang bupati penipu.
Dilansir dari kabarselebes.id, aksi unjuk rasa itu dilakukan oleh puluhan warga Poso tergabung dalam Forum Pembela Masyarakat Cinta Damai Kabupaten Poso.
Mereka mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Poso untuk memperanyakan Utang sebesar Rp 80 Miliar untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Kabupaten Poso.
Para pendemo diterima oleh Anggota DPRD Poso, Iskandar Lamuka, Soeharto Kandar dan beberapa anggota DPRD Poso lainnya.
Audiens berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Poso dipimpin Wakil Ketua DPRD Poso Semuel Munda dari Fraksi Demokrat.
Pada kesempatan itu, Koordinator Lapangan (Korlap), Muhaimin Yunus Hadi menanyakan urgensi pembangunan RS Umum Poso yang baru.
“Kalau kamu bikin rumah sakit substansinya apa, relevannya di mana? Kenapa harus berutang,” katanya.
Ia menilai pembangunan rumah sakit baru terkesan dipaksakan. Karena persetujuan anggaran sebesar Rp 80 miliar tersebut lewat voting.
“Kami menduga ini untuk kepentingan para oligarki. Orang-orang yang berkepentingan untuk mendapatkan proyek,” tegas Muhaimin.
Ia juga mempertanyakan sudah sejauh mana proses pembangunan rumah sakit itu berjalan, siapa yang mengerjakannya, dan kenapa proyek terhenti.
“Hari ini rakyat bertanya-tanya di luar, supaya tidak menjadi polemik, maka kami bertanya kenapa pekerjaan itu mandek,” ungkapnya.
Menurut Muhaimin, masih banyak kebutuhan masyarakat Kabupaten Poso yang perlu perhatian serius dari pemerintah daerah ketimbang membangun rumah sakit baru.
“Terapkan saja itu visi misi UMKM, kesehatan gratis, pendidikan gratis, wifi gratis. Sanitasi, masalah air beraih, kenapa bukan itu yang diutang supaya kita semua bisa menikmati,” jelas Muhaimin.
Menanggapi hal tersebut, Anggota DPRD Poso, Soeharto Kandar menjelaskan bahwa pembangunan rumah sakit baru belum dilanjutkan.
Pihaknya mengaku belum mengetahu alasan kenapa proyek yang menelan anggaran sebesar Rp 80 miliar itu terhenti.
“Kami melihat pos hutang itu belum ditarik. Kita belum tau apa sebabnya, saya kira ada hambatan didalamnya. Kita belum bisa sampaikan karena kita mengkonfirmasi ke pihak eksekutif,” katanya
Suharto hanya menjelaskan bahwa dari hutang sebesar Rp 80 miliar, yang dicairkan baru sekitar Rp 750 juta.
DPRD Poso akan melaksanakan rapat pembahasan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pemerintah daerah Poso yang dijadwalkan pada Senin 10 Mei 2024 sore.
“Baru sekitar Rp 750 juta yang ditarik. Dan uang itu untuk kepentingan apa kita belum tahu. Karena pembahasannya baru akan kita pertanyakan dalam rapat pembahasan hari ini,” ujar Soeharto.
Lebih lanjut, Dia menjelaskan bahwa hutang daerah sebesar Rp 80 miliar itu adalah kebutuhan mendesak.
Karena Rumah Sakit (RS) Poso saat ini sudah full capasity dan tidak bisa lagi dikembangkan.
Ia mengungkapkan, RS Poso pernah mendapatkan bantuan alat kesehatan seperti alat cuci darah, tetapi karena kendala tempat, bantuan itu terpaksa dibatalkan.
“Karena rumah sakit yang sekarang sudah full capasity. Semua semua bantuan-bantuan alat kesehatan untuk Poso tidak dapat diberikan karena tempatnya tidak ada,” ungkapnya.
Karena itu, Anggota DPRD Poso mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Poso untuk memperbaiki RS yang ada atau membangun RS baru.
“Setiap tahun melakukan LKPJ, DPRD Poso merekomendasikan untuk pembangunan rumah sakit Umum yang baru atau pengembangan rumah sakit yang ada,” jelas Soeharto.
Setelah beberapa tahun melobi pihak eksekutif, baru di pemerintahan Verna Inkiriwang aspirasi pembangunan RS yang baru dapat diwujudkan.
“Dalam beberapa tahun didengungkan oleh DPRD, pemerintah daerah yang pimpin oleh Verna menyerap aspirasi ini,” katanya.
Setelah pihak eksekutif menyetujui rencana pembangunan rumah baru, muncul kendala, yaitu kemampuan ABPD Kabupaten Poso.
“Tapi kemampuan anggaran daerah kita yang kwalitasnya cukup lemah ya. Belanja modal kita tidak mampu untuk membangun Rumah Sakit Umum Poso,” ujar Soeharto.
Untuk itu, Pemda Kabupaten Poso mengajukan pinjaman hutang ke salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 80 miliar.
Pengajuan kredit tersebut wajib mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Poso. Di DPRD Poso sempat terjadi pro dan kontra hingga berujung voting.
“Disana terjadi debat, sampai berbulan-bulan sampai terjadi voting hingga berakhir pada persetuan DPRD,” ungkapnya.Gnews/NP
Bupati Verna yang di Konfirmasi oleh nuansapos.com sampai sekarang belum mendapat tangapan atas tudingan para pendemo tsb,bahkan pesan Wa belum dibaca oleh Bupati Verna.
