Foto : Saat pembukaan Rapat evaluasi penyerapan anggaran dana Bos semester 2 SD & SMP Negeri dilingkup Disdikbud Kabupaten Parimo TA 2019
Oleh : Sumardin
PARIMO, nuansapos.com | Jumlah Sekolah penerima dana Bos SD / SMP Negeri di wilayah Kabupaten Parigi Moutong Sulawesi Tengah saat ini mencapai 530 Sekolah dengan rincian SD 422 Sekolah dan SMP 108 Sekolah.
Namun sejauh ini ternyata masih banyak Sekolah yang belum memenuhi kriteria sebagai sekolah yang bertanggung jawab atas pengelolaan dana Bos, sehingga diperkirakan masih ada 11 Sekolah yang belum memasukan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) tahun 2019.
“Kepsek seperti ini adalah memiliki penyakit tahunan, karena segala sesuatu yang dijalankan sebagai amanah tidak sesuai ketentuannya, sehingga pembuatan LPJ jalan ditempat. Padahal anggaran dana Bos bukan milik kepala sekolah. Pimpinan seperti ini perlu dilakukan evaluasi” tegas Kadisdikbud Adrudin Nur MSi di Gedung pertemuan SKB Olaya sore ini.
Adrudin meminta kepada Kepala Sekolah yang hingga saat ini masih memiliki penyakit tahunan, diharapkan agar sesegera mungkin memasukan Laporan Pertanggung jawabannya (LPj). Karena dengan dasar itulah sehingga program berkelanjutan pencairan dana Bos tahun 2020 bisa terlaksana.
Bagi Kepala sekolah yang ‘membangkang’ lanjut Kadisdikbud, diminta lebih serius mengurus data laporan tahunannya. Hal ini dimaksudkan agar hak dan tanggung jawab dapat terpenuhi sesuai tuntutan hasil kerjanya.
“Sekali lagi disampaikan kiranya dari 11 Sekolah yang belum melaporkan LPJ tahun 2019 supaya secepat mungkin memasukan data dimaksud. Jangan lagi hanya gara-gara LPJ Kepsek menyebabkan daerah kita kehilangan WTP tahun 2020” pinta Adrudin.
Rapat evaluasi penyerapan anggaran dana Bos semester 2 SD & SMP Negeri dilingkup Disdikbud Kabupaten Parimo TA 2019 yang dilaksanakan di Gedung SKB Olaya dibuka oleh Wakil Bupati H Badrun Nggai SE, Kamis (30/1/2020).
Nampak ratusan para Kepsek SD / SMP Negeri sebagai penerima dana Bos hadir. Tapi pemerintah daerah terus berupaya agar penyelenggaraan dana Bos tahun ini akan berjalan sesuai peruntukannya. Tapi kalau hal tersebut belum mencukupi kuota sudah jelas akan memicu opini yang sudah diraih dengan keringat dingin selam 7 tahun.
“Inilah menjadikan kami sebagai pemerintah akan menjadi malu apa bila WTP yang kita raih akan bergeser ke wilayah lainnya” Kata Wabup di sesi pembukaannya sore ini. (**)
