Kasus Yolanda Tetap Diproses Polisi

0
765

Palu Nuansa Pos-Kasus penganiayaan MT (17) terhadap ibu kandungnya Yolanda alias YPT (35) yang kuat dugaan ikut serta menyeret neneknya YFT secara hukum masih terus berproses di Kepolisian Resort Poso.

Korban YFT kepada Media ini bersikeras agar kasus penganiayaan demi penganiayaan yang dialaminya tetap di proses secara hukum. Bahkan terhadap ibu kandungnya yang saat ini masih menjabat sebagai anggota legislatif di DPRD Poso diharapkannya agar di copot dari jabatannya.


“Pemukulan-pemukulan M kepada saya sudah berlangsung lama dan atas sepengetahuan mama saya. Saya sering di kase malu di depan umum bahkan pernah sementara saya makan saya di pukul di depan mama saya tapi dia hanya kase biar. Dia tau bahkan dia yang suruh supaya M pukul saya,” jelas YPT kepada Nuansa Pos Minggu (11/7) kemarin.

Polda Sulteng yang dikonfirmasi media ini membenarkannya. “Saya sudah konfirmasi ke Kapolres, pihak kepolisian sudah berencana memanggil para saksi untuk proses lebih lanjut. Jadi tidak ada niat untuk memaksa atau menakut-nakuti (YPT) untuk mencabut laporan,” jelas sumber kepada Media ini.

Terduga pelaku M sebenarnya adalah anak kandung korban namun sejak bayinya sudah di adopsi oleh neneknya, YFT. Sementara YPT sendiri dikemudian hari akhirnya menikah dengan lelaki pilihannya namun karena sering cekcok sehingga diapun akhirnya minta cerai. Rencana percerian inilah yang diduga menjadi latar belakang penganiayaan demi penganiayaan terhadap korban. YFT diduga, karena malu oleh statusnya sebagai tokoh agama dan sebagai anggota DPRD tidak ingin namanya tercoreng sehingga keinginan anaknya untuk cerai ditentangnya. Inilah biang persoalannya sehingga di duga YFT kemudian membiarkan bahkan menurut korban yang menyuruh agar M melakukan penekanan-penekanan dan penganiayaan demi penganiayaan terhadap dirinya.

Sebelumnya Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tengah, Drs. Anwar Hafid menilai jika hal tersebut benar terjadi maka YFT dinilainya sudah melanggar Hak Asasi Manusia dimana konsekwensi harus di proses sesuai mekanisme dan aturan kepartaian yang berlaku.
“Kalau benar, ini tergolong melanggar hak asai manusia. Saya sudah sampaikan ke DPC Poso melalui Sek DPC Poso, untuk mengecek langsung kebenaran Infomasi tersebut,” tulis Anwar Hafid melalui pesan balasan What’s App-nya pada media ini.

Sekretaris DPC Partai Demokrat Kabupaten Poso Nilawati Lukman saat dikonfirmasi membenarkan kalau dirinya telah dihubungi oleh Ketua DPD Partai Demokrat Sulteng Anwar Hafid, bahkan dirinya telah meminta agar YFT, agar segera mengklarifikasi sendiri sekaligus menjelaskan duduk persoalannya.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here