Donggala NP – Kegiatan Pelatihan Pemandu Wisata Alam Trekking (jelajah hutan) yang diselenggarakan Dinas Pariwisata Kabupaten Donggala sejak Kamis (6/11) hingga Sabtu (9/11) pekan kemarin mendapat sorotan tajam dari sejumlah anggota Himpunan Pramuwisata Indonesia Dewan Pimpinan Cabang (HPI-DPC) Provinsi Sulawesi Tengah.
Kegiatan yang ditengarai di gagas oleh Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Peningkatan Kapasitas SDM Dinas Pariwisata Donggala itu dinilai tidak tepat sasaran dan melenceng dari tujuan pokoknya.
“Bisa-bisanya mereka bikin kegiatan trekking di Donggala, memangnya ada jalur trekking di Donggalakah. Yang harusnya di bikin adalah kegiatan pelatihan snorkeling atau diving,” ungkap Kasman salah satu pemandu wisata trekking dan anggota HPI DPC Donggala kepada Nuansa Pos yang menemuinya dikediamannya Minggu (10/11) kemarin.
Senada dengan Kasman, anggota HPI Kota Palu bernama Nurlin juga mengungkapkan hal yang sama.
Nurlin yang kabarnya sejak semula memang sudah menolak dan tidak menyetujui adanya kegiatan-kegiatan tidak subtansial seperti itu, ikut menyesalkan penyelenggaraan kegiatan tersebut.
“Saya tidak setuju kalau kegiatan seperti itu dilakukan, yang paling tepat di situ (di Donggala) harusnya snorkeling atau diving,” ujarnya.
Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPP-HPI) Sulawesi Tengah, Saiful Hulungo yang dihubungi Nuansa Pos lewat telepon genggamnya mengingatkan. Pihak penyelenggara dalam hal ini Dinas Pariwisata Donggala agar kembali mengevaluasi kegiatannya dan tidak membawa-bawa nama HPI apalagi jika yang dilaksanakan ternyata melenceng dan lari dari substansinya yang sebenarnya.
”Saya juga tau kalau di Donggala tidak tepat untuk trekking yang tepat di situ adalah snorkleling dan diving. Saya juga belum mendapat laporan dari kegiatan-kegiatan yang selama ini ikut membawa-bawa nama HPI,” tegasnya.
Sementara pihak penyelenggara kegiatan dari Bidang Pengembangan Ekonomi Kreatif Dinas Pariwisata Donggala, Vallen dan Hikmawati Baharu yang sebelumnya di konfirmasi media ini terkesan saling lempar tanggungjawab.
Menurut Vallen, Hikmawati sebagai PPTKlah yang paling tau dan berkompoten memberikan keterangan atas kegiatan tersebut.
Namun Hikmawati yang berusaha dihubungi justru kunci mulut dan tidak bersedia memberikan keterangannya. Pesan yang dikirimkan redaksi media ini tidak dibalasnya demikian pula saat dihubungi tidak mau mengangkat teleponnya (NP05)
