Pertanyaan “Konyol” Kuasa Hukum Bupati Poso Disergah Balik Saksi Nuansa Pos

0
793

Salam La’abu mantan wartawan Nuansa Pos salah satu saksi yang paling mengetahui tentang penonaktifan Bayu Alexander Montang dari jabatannya.   

PALU NP – Sidang kasus dugaan pencemaran nama baik Bupati Poso, Darmin Sigilipu  Vs Koran Harian Nuansa Pos yang digelar di PN Kelas 1A Palu pada Selasa (3/3) siang tadi sudah memasuki tahap pemeriksaan  saksi-saksi dari Nuansa Pos yang dihadiri 3 orang saksi yakni mantan wartawan Nuansa Pos, Salam La’abu dan Bagian Tata Letak/Lay Out/Perwajahan  Nuansa Pos, Adip Dwiwibowo serta Nilawati wartawati yang hingga kini juga masih menjabat  sebagai Pelaksana Harian / Pemimpin Umum Nuansa Pos.

Sidang yang di Ketuai oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1 A Palu, Marliyus, SH, MH dan Ernawaty Anwar serta SH serta Lilik Sugihartono, SH itu sendiri sempat diwarnai dengan pertanyaan ‘konyol’ yang sifatnya mendjustice dari Kuasa Hukum Bupati Poso, Gunawan Rubana, SH yang mana kemudian langsung di sergah oleh saksi mantan wartawan Nuansa Pos, Salam La’abu.

“Saudara tau darimana adanya pencemaran nama baik bupati Poso?” tanya Gunawan Rubana yang kemudian dijawab   Salam La’abu “Dari pemberitaan koran”.

Mendengar jawaban saksi, Gunawanpun langsung mengangkat koran Nuansa Pos berisi salah satu judul yang pernah dirilis  Nuansa Pos yang ada di atas mejanya dan melanjutkan pertanyaannya”Maksud saudara, pencemaran nama baik seperti yang ditulis dikoran ini?”

Mendapat cercaan pertanyaan seperti itu Salam yang saat ini sudah  bekerja sebagai Redaktur di salah satu koran harian lain yang ada di Palu  langsung menatap muka sang Kuasa Hukum dan menyergahnya. “Bukan pencemaran nama baik tapi dugaan pencemaran nama baik,” sergah Salam  membuat Gunawan terperangah dan langsung menghentikan pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak harusnya bersifat menjustice seperti itu, apalagi setelah dia diperingatkan oleh Kuasa Hukum Nuansa Pos, Andi Makkasau, SH,MH yang juga adalah ahli dalam penjabaran UU Pers nomor 40 tahun 1999.

“Saudara penasehat sebaiknya tidak menanyakan hal-hal yang sifatnya menjustice,” ujarnya mengingatkan Kuasa Hukum Bupati Poso, Gunawan Rubana yang hadir tanpa didampingi Kuasa Hukum, Erol Kimbal, SH seperti pada saat-saat persidangan sebelumya.

Salam La’abu sendiri merupakan salah satu saksi yang paling mengetahui tentang pe-non aktifannya Bayu Alexander Montang, SH dari jabatannya sebagai Direktur Nuansa Pos (PT. Karya Mitra Sejahtera) sejak dia menjabat sebagai anggota DPRD Sulteng terhitung sejak Oktober 2014. “Saya tau persis karena surat itu saya pernah pegang setelah di buat oleh Ida, dan ditandatangani Pak Bayu waktu kami mau akan ke Ampana tahun 2014 lalu. Jadi kalau ada yang bilang itu bohong saya saksinya dan saya pertanggungjawabkan,” tegasnya.

Santai.Para saksi dan Kuasa Nuansa Pos berpose bersama di depan ruang sidang usai persidangan berlangsung.

Perseteruan hukum antar 2 kubu itu sendiri dilatar belakangi oleh rasa ketidaksenangan Darmin terhadap 5 pemberitaan Nuansa Pos berjudul “Bupati Poso Didera Isu Perselingkuhan” (15 Mei 2019), “Memalukan …!!! Fakta Baru Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso” (16/Mei 2019), “Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso” (17 Mei 2019), “Terkait Dugaan Perselingkuhan Bupati Poso Komnas HAM : Itu Sangat Tidak Patut” (18/Mei 2019), “Dugaan Selingkuh Bupati Poso, Dalam Bayangan Kisah 4 Bupati Yang Digoyang Skandal Asmara” yang ditulis  oleh Tergugat II, Irfan Pontoh saat dia masih menjabat sebagai Pimpinan Redaksi di koran tersebut.

Menurut Irfan berita itu ditulisnya berdasarkan data rekaman dan sudah melalui proses permintaan klarifikasi ke Darmin.“Saya memang yang naikan berita itu namun bukan tanpa data melainkan berdasarkan rekaman suara yang didalamnya ikut menyebutkan adanya indikasi permainan sex yang disebut oleh VT. Rekaman itu sendiri sudah beredar luas di tengah masyarakat.Sebelum menaikannya sudah saya konfirmasi terlebih dahulu ke pak Darmin,” jelas Irfan kepada media ini.

Sementara Bayu Alexander Montang, SH yang dianggap melakukan intervensi terhadap kelima judul itu dimana kemudian dia ikut serta diseret sebagai Tergugat I dalam perkara tersebut sebelumnya hanya berujar.

“Silahkan cek ke box Nuansa Pos bagaimana status saya. Disitu ditulis Non Aktif karena memang sejak saya terpilih menjadi anggota DPRD saya sudah non aktif dimana posisi sejak tanggal Oktober 2014 sudah digantikan oleh Cikita Montang,” tegasnya.

Pengakuan Bayu Montang itu sudah dipertegas oleh Ida yakni salah satu mantan karyawan Nuansa Pos sebagai pihak yang membuat surat pengunduran diri Bayu tersebut.

“Benar sejak 01 Oktober 2014 Bapak (Bayu Montang-red) sudah tidak aktif lagi. Saya sendiri yang buatkan surat pengunduran dirinya,” jelasnya.

Tentang sengketa pemberitaan yang diasumsikan sebagai pencemaran nama baik oleh Darmin Sigilipu itu sendiri sebenarnya sudah pernah disidangkan di Dewan Pers dimana Nuansa Pos juga sudah memenuhi semua permintaan yang di putuskan oleh Dewan Pers antara lain Hak jawab/klarifikasi dan permohonan maaf atas ketidaknyamanan pemberitaan itu serta menonaktifkan Irfan Pontoh dari jabatannya. Namun entah kenapa, mungkin karena ingin mematikan pemberitaan Nuansa Pos yang selama ini dikenal paling tajam dalam melakukan kontrol dan kritik terhadap jalannya kebijakan pembangunan di daerah itu sehingga kasus yang sebenarnya sudah pernah disidangkan itu kembali di bawa ke PN 1 A Palu.”Mungkin mereka mau membungkam berita-berita tajam Nuansa Pos sehingga mereka berupaya mati-matian kembali membawa kasus ini Pengadilan Palu,” asumsi sejumlah wartawan seragam.

Sidang perseteruan 2 kubu  ini akan kembali di lanjutkan pada tanggal 10 pekan depan dengan agenda mendengarkan saksi ahli yang kabarnya akan didatangkan pihak Darmin Sigilipu dari Dewan Pers.

Menanggapi saksi yang akan dihadirkan tersebut oleh sejumlah penggiat pemberitaan menanggapinya positif.”Baguslah kalau mereka datangkan saksi ahli  dari Dewan Pers karena tidak mungkinlah Dewan Pers akan mematikan marwahnya sendiri. Dewan Pers itu kan adalah bagian dari wartawan, jadi pasti akan berimbanglah,”  ungkap sejumlah kuli tinta serius.

Sementara Bayu Aleksander Montang, SH yang kembali dihubungi redaksi media ini mengatakan, kelihatannya baik Penggugat maupun  Kuasa Hukumnya tidak memahami apa yang dimaksud dengan yang namanya fungsi Pers dan pertanggungjawaban pemberitaannya.

Olehnya lewat perkara ini pihaknya ingin memberikan sedikit pencerahaan agar mereka sedikit lebih mengetahui apa yang dimaksudkannya tersebut.  “Kalau melihat kondisinya kelihatannya baik Penggugat maupun Kuasa Hukumnya tidak memahami fungsi dan pertanggungjawaban pemberitaan yang ditulis oleh sebuah media.Dimana sebenarnya ada 2 fungsi media yaitu sebagai media kontrol sosial dalam wujud pemberitaan dan fungsi ekonomi. Sementara pertanggungjawaban pemberitaannya bersifat waterfall yakni dari wartawannya dulu baru naik ke Pimpinan Redaksi. Ini yang harusnya penggugat dan kuasa hukumnya ketahui,” ujar Bayu yang ditemui di ruang kerjanya Selasa (3/3) sore tadi (NP05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here