PALU NP – Coffee Morning Gubernur Sulawesi Tengah, Drs. H Longki Djanggola, M.Si bersama para Pemimpin Redaksi dan wartawan yang di langsungkan di Warkop Kapeo, Jumat (28/2) berjalan santai namun sarat makna dan harapan untuk Sulteng yang lebih kuat, maju dan sejahtera lagi.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur yang saat itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol Drs. Moh. Hari sangat mengapresiasi pertemuan tersebut.
Menurut dia, selama menjabat baik sebagai PNS hingga menjadi gubernur saat dia tidak pernah terlibat seteru dengan para wartawan.
Harapannya, hingga masa tugasnya berakhir, hubungan akrab tersebut bisa tetap terjaga dan menjadi contoh bagi pejabat-pejabat berikutnya.
“Saya sejak menjabat sebagai Kepala Perwakilan hingga bertugas di Dinas Kesehatan kemudian menjadi Kepala Biro Humas dan Protokol dan Bupati Parigi 2 Periode dan Gubernur sudah 8 tahun ini tidak pernah bermasalah dengan teman-teman wartawan. Hubungan saya tetap terjaga dan semoga sampai di akhir masa jabatan kebersamaan ini bisa terus terjaga, “ ungkapnya mengawali sambutannya.
Masih menurutnya, seorang pejabat tidak boleh anti kritik namun demikian kepada para kuli tinta juga diharapkan agar benar-benar selektif sebelum menurunkan beritanya.
“Kepada wartawan saya harap untuk terus melakukan autokritik, sebagai masukan dalam penyelenggaran pemerintahan. Kami sebenarnya tidak alergi dikritik , diberikan masukan namun wartawan juga harusnya selektif sebelum menurunkan beritanya karena sebuah berita pasti punya efek karena di baca oleh masyarakat,” ujarnya.
Gubernur juga menyampaikan tentang masa jabatannya, yang katanya tinggal tersisa 1 tahun dimana akan berakhir pada tanggal 17 Juni 2021. Dalam masa tenggang waktu hampir 2 periode menjabat kata Longki pihaknya sudah menyelenggarakan pemerintahannya dengan baik dimana pertumbuhan pembangunan Sulawesi Tengah sudah berhasil mencapai pada angka yang sangat memuaskan yakni diatas tingkat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Tahun lalu kita berada pada angka 7,1 % sesuai data BPS selanjutnya angka inflasi daerah juga bisa kita kendalikan pada angga 2 %,. Ini mengartikan kita sudah mampu menekan kenaikan harga kebutuhan pokok masyarakat,” jelasnya.
Tak sampai di situ saja, Longki juga mengatakan dari sisi akuntabilitas pelaksanaan anggaran selama jabatannya Sulawesi Tengah sudah 6 kali berhasil meraih opini WTP yakni Wajar Tanpa Pengecualian.Namun demikian tentang penanggulangan angka kemiskinan di Sulteng diakuinya masih berjalan lambat begitu juga soal angka harapan hidup masyarakat.
“Tingkat penurunan angka kemiskinan kita cendrung masih berjalan lambat demikian pula usia angka harapan hidup. Oleh karena itu, ini akan menjadi fokus kita sehingga visi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang mandiri dan berdaya saing dapat kita wujudkan,” tukasnya.
Tentang pananganan bencana juga menjadi wacana dalam pertemuan bersama para wartawan tersebut. Menurut gubernur, pihaknya masih terus mencermati pemberitaan media terkait dengan penanganan bencana yang terjadi di 4 wilayah Sulawesi Tengah.
Peran Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam penanganan bencana menurutnya sudah berjalan sesuai dengan kewenangan yang melekat di Provinsi dan pihaknya masih terus memfasilitasi dan memastikan langkah-langkah penanggulangan bencana agar bisa berjalan dengan baik.Semisal memastikan pelaksanaan tanggap darurat dan pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bisa berjalan dengan baik .
Pada kesempatan itu juga dia juga menyampaikan bahwa anggaran pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi yang diturunkan selama ini tidak sepeserpun di kelola Provinsi melainkan langsung ditangani oleh Pemerintah Kota dan Kabupaten yang terdampak bencana. Dananyapun kata Longki, langsung di transfer ke masing-masing Kota dan Kabupaten yang terdampak bencana.
“Kalau kami di Provinsi tugasnya hanya memantau tapi kalau pengelolaannya begitu juga uangnya langsung di transfer ke rekening masing-masing wilayah yang terdampak”
“Seperti dana jadup, santunan duka, dana stimulan tahap 1 Rp 235 M dan Tahap 2 Rp 1,9 T langsung di transfer ke Kabupaten dan Kota. Kami hanya mengawasi dan sebagai gubernur hanya mendorong supaya dana itu cepat di realisasikan oleh pemerintah pusat. Demikian juga pembangunan infrastruktur pelaksanaannya juga pemerintah pusat langsung melaksanakan lewat kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan seperti PUPR,” tandasnya.
Gubernur juga sangat bersyukur pada akhir Maret atau April 2020 ini Presiden Joko Widodo rencananya akan kembali lagi ke Palu. Rencanannya, selain untuk membuka Muktamar Alkhairat kedatangan Presiden itu juga sekaligus untuk meresmikan penempatan Huntab yang ada di Tondo dan di Duyu.
Sebelum menutup pertemuan, kepada Ketua AJI Sulteng, Gubernur minta agar sinyalemen kriminalisasi terhadap wartawan seperti yang pernah menimpa Nuansa Pos yang dibawa ke Lembaga Adat untuk ditindaklanjuti dengan cara menyurat ke Kapolda. “Saya minta AJI menulis surat ke Kapolda dan tembuskan ke saya. Pertanyakan bagaimana perkembangan sampai bisa Pers di bawa ke Lembaga Adat,” himbaunya seraya menyesalkan tindakan tersebut (NP05)
