Vonis Janggal dan Kasasi Ngambang, PN Kelas 1A Palu Kembali Didatangi Para Demonstran

0
359

PALU NP Bebasnya 4 terdakwa pengedar 3.547 tabung elpiji 3 Kg yang di vonis bebas Ketua Majelis Hakim PN Kelas IA Palu  Hj. Aisa Mahmud di PN 1 Palu awal Januari 2020 hingga berujung pada kasasi yang lambat di proses berbuntut panjang.

Putusan yang dianggap janggal serta ketidakpastian nasib kasasi yang sudah di ajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Lucas J Kubela, SH itu tak ayal bikin LSM KRAK (Koalisi Rakyat Anti Korupsi) Sulawesi Tengah kembali turun ke jalan.

Dalam orasi yang dibawakan langsung Ketuanya, Harsono Bereki, S.Sos di depan kantor PN Kelas 1A Palu Senin (2/3) LSM itu mengungkapkan kecurigaannya.

Menurut Harsono, sidang kasus itu sarat rekayasa.

Perlakuan istimewa terhadap terdakwa yang datang dan pulang dari persidangan secara sendiri dan tidak menggunakan mobil khusus Kejaksaan dan ‘skenario’ mendatangkan Saksi Ahli dari Pengujian Balai Besar Logam dan Mesin (BBLM), Winda Sri Jaman, ST,MT yang ternyata ‘tidak memiliki kompetensi’ menentukan, apakah tabung gas yang dipermasalahkan itu masuk dalam SNI atau tidak, kata Harsono merupakan 2 kejanggalan paling kentara. Sehingga menurut dia, persidangan  itu patut di duga sarat permainan yang melibatkan Mejelis Hakim dan Ketua Pengadilannya, Ernawati Anwar, SH.

“Perlakuan istimewa terhadap terdakwa dan mendatangkan saksi ahli yang tidak memiliki kompoten merupakan kejanggalan adanya kongkalingkong sehingga para terdakwa itu di vonis bebas,” teriak Harsono yang ikut diaminkan oleh para demonstran lainnya.

Tidak bersedianya Ketua Pengadilan menemui perwakilan demonstran semakin menambah kecurigaan para demonstran sehingga merekapun akhirnya  mendesak agar Ketua Pengadilan itu di copot.  “Harusnya Ketua Pengadilan datang dan jelaskan apa alasannya sampai kasasi itu tidak diproses, kalau begini caranya Ketua Pengadilannya segera di copot,” kecam salah satu perwakilan demonstran, Aceng Lahay dengan nada tinggi.  

Sementara Humas Pengadilan Negeri Kelas 1A Palu, Lilik Sugihartono, SH kepada para demonstran mengatakan. Kasasi yang diajukan pihak Kejaksaan dalam hal ini oleh JPU, Lucas J Kubela , SH sudah diterima . Sayangnya Lilik  tidak mampu menjelaskan secara detail mengapa hingga memori kasasi itu tidak segera di kirim untuk di proses di tingkat Mahkamah Agung (MA).”Kasasinya memang sudah diterima, sudah ada pernyataannya tapi belum dikirim,” jelasnya.

Usai pertemuan di PN IA Palu,  massa pendemo yang berkisar seratusan lebih itu kemudian bergerak ke Kejati Sulteng dimana  kemudian diterima oleh sejumlah pejabat Kejaksaan  yang ada di Perkantoran tersebut.

Asisten Bidang Pidana Umum (Aspidum) Kejati Sulteng, Izamzam SH,MH dalam pernyataannya mengatakan, memori kasasi perkara tabung gas tanpa SNI itu sudah diserahkan ke PN Kelas IA Palu sejak 8 Januari 2020 lalu.

“Memori Kasasi tabung gas tanpa SNI sudah kami serahkan ke Pengadilan, mereka berbohong kalau tidak mengakuinya, karena memori diserahkan 8 Januari 2020 lalu,” ujarnya menegaskan.

Selain menuntut kejelasan kasasi dan pencopotan Ketua Pengadilan, Massa aksi itu juga ikut mendesak agar sejumlah kasus lain yang ada di lingkup PU Poso segera di usut Kejaksaan.

Selain PU, mereka juga mendesak agar dr. Jani Moula yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengadaan Alat Kesehatan (Alkes) Poso segera di seret untuk diadili bersama tersangka lain yang sudah terlebih dahulu di sidangkan di PN Kelas 1A Palu (NP05)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here