Tolak UU Cilaka, Gelombang Demonstrasi Menyemut di Gedung DPRD Morowali

0
320

 

Morowali NP
Gelombang demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) /Omnibus law, kembali mendatangi gedung DPRD Morowali dengan jumlah massa yang jauh lebih besar ketimbang aksi demonstrasi sebelumnya.

Jumlah massa aksi demo kali ini diperkirakan mencapai ribuan hingga membuat halaman gedung DPRD Morowali menyemut memadati pelataran rumah rakyat itu, (13/10/2020).

Ribuan massa aksi demo tersebut tergabung dalam tiga organisasi buruh yakni Serikat Pekerja Sulawesi Investement Pabrik (SP-SMIP), Serikat Pekerja Nasional (SPN) dan FPE KSBSI yang semuanya dibawah komando Katsaeng selaku Korlab massa demontrasi.

Dalam orasinya Katsaeng menyampaikan sejumlah tuntutan untuk segera ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat Morowali yakni :

1. Keluarkan/Cabut klaster Ketenagakerjaan dari UU Omnibus law.

2. Mendesak Wasnaker agar memberikan teguran secara tegas kepada Perusahaan di Kab. Morowali yang melanggar norma kerja.

3. Disnaker Kab. Morowali segera
mendesak semua Perusahaan di kawasan PT.IMIP agar membuat Peraturan Perusahaan yang mengatur tentang norma syarat kerja dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang Undangan yang
berlaku.

4. Meminta kepada DPRD Kabupaten Morowali mendesak Pemerintah dan perusahaan agar segera merealisasikan hasil berita acara pertemuan pada tanggal 25 Agustus 2020.

5. Meminta kepada DRPD Kab. Morowali agar menghadirkan Wasnaker, Disnaker Kab. Morowali dan Perwakilan PT. IMIP.

Tak berselang lama perwakilan massa aksi demo dipersilahkan masuk dalam gedung DPRD Morowali untuk melakukan langsung audens dengan para wakil rakyat.

Dalam pertemuan yang digelar melahirkan berita acara kesepakatan dengan nomor : 758/419/DPRD/X/2020 yang ditandatangani Ketua DPRD Morowali dan Perwakilan Serikat SPN,SP-SPIM dan FPE KSBSI yaitu :

1.Terkait tuntutan mengenai pencabutan UU Omnibus Law DPRD Kabupaten Morowali menyiapkan konsep yang dikoordinasi oleh Assosiasi DPRD Kabupaten seluruh Indonesia untuk diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

2.Survey studi KHL Dinas Nakertrans harus selesai ahkir bulan November 2020.

3.Tahun 2021 mediator sudah ada di Kabupaten Morowali.

4.LKS Bipartit sementara proses karena terhalang adanya Pendemic Covid -19.

Dalam pertemuan tersebut selain ketua DPRD Kuswandi, hadir Wakil Ketua I H.Syarifudin Hafid, Wakil Ketua II Asgar Ali serta sejumlah anggota DPRD Morowali, Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno SIK MIK, Dandim 1311 Morowali Letkol.Inf Raden Yoga Raharja,S.E,M.M,M.Ipol.

Usai pelaksanaan aksi demo digelar, dilanjutkan dengan aksi bersih-bersih pungut sampah bersama aparat keamanan yang langsung dipimpin Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno SIK MIK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here