Gelombang Demo Bertubi-Tubi Tolak UU Cilaka di Kantor DPRD Morowali

0
197

 

Morowali NP
DPRD Kab.Morowali kembali di demo ribuan massa yang menolak Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja (UU Cilaka) /Omnibus Law karena dinilai banyak merugikan kaum buruh dan hanya menguntungkan pihak investor.

Demo kali ini merupakan kali ketiga dilakukan oleh para kaum buruh yang tergabung dalam Aliansi Serikat dan Kerukunan Bersatu (ASKB) untuk menyampaikan aspirasi kepada DPRD Morowali agar penolakan UU Omnibus Law di teruskan ke pusat (Presiden).

Korlab aksi demo Afdal memberikan warning kepada DPRD Morowali agar tuntutan para buruh direalisasikan dalam waktu yang sudah ditentukan, apabila tuntutan ASBK tak terealisasi maka aksi demo akan turun kembali dengan jumlah yang jauh lebih besar.

“Kalau dalam waktu 3 minggu tidak ada realisasi oleh DPRD Morowali terhadap kesepakatan hari ini, maka kemungkinan besar semua elemen buruh dan masyarakat Morowali akan turun melakukan aksi demonstrasi besar-besaran,” Ucapnya tegas kepada wartawan saat diwawancara sejumlah awak media.

Dari hasil rapat yang dilakukan antara DPRD Morowali dengan perwakilan ASBK melahirkan dua (2) surat keputusan yang dituangkan dalam bentuk surat pernyataan ditandatangani dan di cap atas nama DPRD Morowali serta tanda tangan perwakilan buruh.

Adapun surat pernyataan yang pertama yakni Nomor Surat 910/765/DPRD/X/2020 isinya :

Pada hari ini Rabu 14 bulan Oktober tahun 2020, Aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah telah melaksanakan penyampaian aspirasi melalui mimbar bebas di depan kantor DPRD Kabupaten Morowali dan diterima oleh wakil ketua 1 DPRD bersama anggota yang hadir yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing dengan ini atas nama DPRD Kabupaten Morowali menyatakan sikap :

1. Meneruskan aspirasi aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah kepada Presiden Republik Indonesia bersama tembusan yang tertera pada surat DPRD tertanggal 14 Oktober 2020 terkait penolakan undang-undang omnibus Law Cipta kerja dan penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang dalam kurung Perpu tentang pencabutan undang-undang omnibus law.

2. Bahwa terkait dengan point 1 di atas DPRD Kabupaten Morowali akan melakukan penyelesaian tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan cara menemui langsung para stakeholder pengambil kebijakan terkait undang-undang omnibus Law di Jakarta tiga bahwa dengan adanya tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada poin.

3. Terhadap polemik tenaga kerjaan  yang terjadi saat ini di Kabupaten Morowali dengan tuntutan membentuk Pansus DPRD maka dengan ini untuk menanggapi persoalan ini DPRD Kabupaten Morowali akan Menindaklanjuti tuntutan tersebut melalui prosedur pembentukan Pansus DPRD dengan meminta pertimbangan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Morowali.

4. Bahwa dengan adanya tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah meminta DPRD segera mencari solusi sering terjadinya pemadaman listrik serta jaringan Telkomsel di daerah Kabupaten Morowali terjadi trible sehingga komunikasi masyarakat Morowali terganggu maka dengan ini DPRD Kabupaten Morowali akan Menindaklanjuti dengan melalui mekanisme rapat dengar pendapat umum mengundang para stakeholder serta pemangku kepentingan termasuk aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah paling lambat tanggal 25 Oktober Bulan berjalan.

Untuk pernyataan yang kedua tertuang dalam berita acara dengan Nomor Surat 005/764/DPRD/X/2020 yang isinya bahwa dengan ini disampaikan dengan hormat dengan telah disahkannya undang-undang omnibus Law Cipta kerja oleh DPR RI tanggal 5 Oktober 2020.

Perlu disampaikan bahwa di Kabupaten Morowali telah terjadi unjuk rasa ketiga kalinya dan hari ini Rabu tanggal 14 Oktober 2020, Aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah telah menyampaikan tuntutan melalui mimbar bebas di depan Gedung DPRD Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Dengan tuntutan bahwa aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah menolak dengan tegas, atas disahkannya undang-undang omnibus Law Cipta kerja dan sesegera mungkin mencabut undang-undang tersebut serta aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, menyatakan sikap terhadap Presiden Republik Indonesia sesegera mungkin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu tentang pencabutan undang-undang omnibus Law tersebut tanpa mengesampingkan tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan hal diatas dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Morowali menyampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar kiranya tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dapat menjadi perhatian sehingga tuntutan aliansi Serikat dan kerukunan bersatu Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dapat terpenuhi melalui kajian secara normatif tidak bertentangan dengan konstitusi. Demikian disampaikan kepada bapak Presiden Republik Indonesia atasnya diucapkan Terima kasih ditandatangani dan cap wakil ketua 1 DPRD Kabupaten Morowali H.Syarifuddin SH.

Peranan petugas keamanan khususnya Polres Morowali patut diapriasi. Selain memberikan rasa aman kepada massa aksi, Polres Morowali juga memberikan makan siang dengan membagi-bagikan langsung nasi kotak bungkus kepada massa aksi.

Begitupun setelah seluruh rangkaian aksi demo berjalan, para massa aksi bersama petugas keamanan melaksanakan bersih-bersih pungut sampah yang langsung di arahkan dan dipimpin Kapolres Morowali AKBP Bayu Indra Wiguno SIK MIK.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here