Kunjungan 9 Tokoh Agama Poso ke Mako Polda Sulteng, Kapolda : “Kasus Qidam dan Penembakan 2 Petani Poso Ditangani Div Propam Polri”

PALU,Nuansapos.Com Kedatangan 9 Tokoh Agama Poso ke Mako Polda Senin (8/6) kemarin disambut baik Kapolda Sulteng, Irjen Polisi Drs. Syafril Nursal, SH.MH.

Meski hanya bisa berdialog secara virtual namun rombongan yang dipimpin Ketua MUI Poso itu mewakili Kapolda secara langsung tetap diterima Wakapolda Sulteng didampingi Irwasda dan beberapa pejabat utama di ruang rapat orang nomor satu di jajaran Kepolisian di Sulawesi Tengah.

Sementara kesembilan Tokoh muslim Poso dipimpin Ketua MUI Kabupaten Poso KH. Arifin Toamaka yang datang bersama Adenan Arsal, Abdul Umar, Ustad Amin Adenan, Ustadz Jamil Adenan, Ustadz Hasannudin, Hamzah, Iki Adenan dan satu orang mantan kombatan MIT Poso Yudi Parsam juga ikut serta menghadirkan pihak keluarga korban penembakan di KM 9 Desa Kawende, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Agus, Farli serta Yunus, Kepala Dusun Sipatuo yang juga dilakukan secara virtual dari Villa Sutan Raja Palu.

Dalam pertemuan tersebut Tokoh Muslim Poso kepada Kapolda meminta
untuk segera menuntaskan operasi Tinombala agar tidak berkepanjangan.

Masalahnya karena masyarakat terusik dan merasa tidak aman saat ke lokasi kebunnya di Gunung Biru dan khawatir jangan sampai bertemu dan dibunuh oleh kelompok MIT yang saat ini masih beraktifitas di seputar kawasan tersebut.

Serangkaian peristiwa yang diduga salah tembak oleh aparat yang menewaskan warga sipil Poso juga menjadi pokok bahasan dalam pertemuan kemarin.

Pondok Pesantren yang tidak sesuai kepentingan masyarakat Poso juga tidak luput dan menjadi salah satu point penegasan oleh perwakilan Tokoh-tokoh agama tersebut. Kesbangpol diminta tegas dan berani mengambil tindakan.

Pihak Kementerian Agama diminta melakukan pengecekan kurikulum pendidikan yang digunakan oleh Pondok Pesantren yang dimaksud dan yang terakhir, Pemerintah diminta memberikan perhatian terhadap anak-anak korban kekerasan di Poso.

“Kasus-kasus pembunuhan  sadis dengan pemenggalan kepala oleh kelompok MIT harus segera diselesaikan demikian juga permasalahan salah tembak juga diproses sesuai hukum yang berlaku,” tegas Ustadz KH. Arifin.

Aspirasi Tokoh Muslim Poso itu mendapat tanggapan serius Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs. Syafril Nursal, SH, MH.

Dikatakannya Pelaksanaan operasi Poso sejak 2011 hingga 2020 setidaknya sudah membuahkan banyak kemajuan. Kurang lebih 165 baik mereka yang masuk DPO maupun para simpatisan yang akhirnya ketahuan akan naik dan bergabung atau  yang akan memberikan logistik ke kelompok sipil bersenjata di gunung biru itu berhasil ditangani satuan tugas Tinombala.

Adanya kelompok yang menamakan dirinya Mujahidin Indonesia Timur (MIT) Poso kata Kapolda memberikan konotasi tidak amannya Kabupaten Poso bahkan secara umum bagi daerah Sulawesi Tengah.

Permasalahan Poso tegas Kapolda tidak cukup diselesaikan dengan penegakkan hukum oleh Kepolisian bersama TNI tetapi harus diselesaikan secara komperhensif dengan cara membangun kehidupan sosial ekonomi ditingkat bawah terutama bagi kelompok-kelompok yang mendoktrin untuk menjadi teroris, sehingga diperlukan penelitian, pengawasan dan pengontrolan.

Olehnya Kapolda berharap adanya kerjasama semua pihak termasuk Tokoh-tokoh Agama di  Poso karena apabila kondisi ini dibiarkan terus berlanjut maka ekses-ekses akan terus terjadi dan  korban menelan korban baik dari masyarakat sendiri maupun  dari Aparat Keamanan.

Semisal yang terjadi pada tanggal 7 April 2020 yakni pembunuhan dengan memotong kepala petani kemudian tanggal 9 April 2020 adanya orang yang dicurigai dan dilaporkan sehingga dilakukan pencarian dan sesuai Protap dilakukan penindakan, itulah semua ekses yang terjadi.

Tanggal 15 April 2020 anggota Polri yang sedang berjaga ditembak, walaupun akhirnya berhasil dilumpuhkan, eksesnya berlanjut dan kata Kapolda lagi-lagi masyarakat yang kembali menjadi korban kekerasan dengan memenggal kepala korban di Kilo 9 Desa Kawende Poso,

Tanggal 2 Juni ada lagi dua warga yang menjadi korban karena tertembak juga di Gunung Kawende Kilo 9 Poso Pesisir Utara, kemudian Minggu 7 Juni 2020 ada juga anggota Polri sementara patroli ditembak yang mengenai bahu saat ini sedang dilakukan perawatan. Itulah dinamika dalam pelaksanaan operasi, hari ini kita yang kena, besok warga masyarakat yang menjadi korban, kali lain pelaku DPO yang menjadi korban, selama operasi berlangsung maka akan menimbulkan ekses.

Oleh karena itu bagaimana mengakhiri persoalan ini maka tambah Kapolda harus ditempuh dengan cara-cara yang baik  yang tentunya memerlukan kerjasa semua pihak, yaitu melakukan pendekatan komprehensif. Termasuk dari Kementrian Pertanian dalam hal pembinaan agar masyarakat menjadi petani yang baik.  Demikianpula dari Kementerian Kelautan membina bagaimana  agar nelayan menjadi lebih baik lagi, Kementerian BUMN bagaimana membina masyarakat menjadi pengusaha yang baik.

Terhadap kasus Qidam dan dua petani yang tertembak kata Kapolda juga sudah tertangani dengan baik. Hanya saja prosesnya sedikit terganggu oleh karena adanya Covid-19 dan karena bulan puasa. “Untuk diketahui Pak Irwasda baru saja kembali dari Poso bersama-sama Komnas HAM Sulteng untuk melakukan investigasi dan hari ini sudah datang ke Sulteng untuk membantu melakukan penyelidikan adalah Tim dari Korp Brimob Yang dipimpin oleh Komandan Pasukan Gegana Korp Brimob Polri Brigjen Pol. Drs. Verdianto Iskandar Bitticaca, AP dan dari Div Propam Polri yang dipimpin oleh Karo Provos Brigjen Pol. Ramdani Hidayat, SH untuk melakukan penelitian dan pemeriksaan saksi-saksi di Poso,” jelasnya.

“Karena memang dalam pelaksanaan operasi ini tidak hanya personil Polda Sulteng saja yang dilibatkan tetapi juga personil dari Mabes Polri, Tindakan olah TKP, pemeriksaan terhadap personil sudah dilakukan, pemeriksaan saksi-saksi sudah dilakukan, termasuk pelaksanaan rekontruksi, kita berharap ini terus bergulir. Kemarin karena terkendala bulan puasa dan covid sehingga penyidik tidak leluasa memanggil orang.Saya berharap sebagai pimpinan Polri di Polda Sulteng ini tentu akan selalu menegakkan hukum secara profesional, kalau memang salah ya harus kita katakan salah, supaya kepolisian ini terjaga professionalismenya, kita harus menjaga agar Polri ini tetap professional dan dipercaya oleh masyarakat, makanya saya undang tim dari Korp Brimob dan Divpropam Polri untuk melakukan pemeriksaan disini,” tutup Kapolda mengakhiri keterangannya.