Kejari Poso Eksekusi Penjara Dua Terdakwa Kasus Tindak Pidana Korupsi Pasca Putusan Mahkamah Agung

0
190

POSO, Nuansapos.com – Tim eksekutor Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Poso, hari ini Kamis 26 November 2020, telah mengeksekusi dua terdakwa kasus tindak pidana korupsi ke Rumah Tahanan (Rutan) Kelas IIB Poso yakni masing – masing Dra Suridah, berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2603 K/Pid.Sus/2020 dan Noberial Marthen Salmon, SKM berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2595 K/Pid.Sus/2020.

Kedua terdakwa tersebut tersandung kadus tindak pidana korupsi di dua tempat berbeda. Untuk terdakwa Dra. Suridah pada proyek pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan, Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2013, yang dikerjakan oleh PT. PRASIDA EKATAMA dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp.16.472.819.000.- (enam belas milyar empat ratus tuju puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas rupiah).

Sedangkan terdakwa Noberial Marthen Salmon, SKM pada proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.057.905.000,- (tiga belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING.

Untuk Dra. Suridah, sebagaimana amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 2603 K/Pid.Sus/2020, telah telah dijatuhkan vonis penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Begitupun dengan Noberial Marthen Salmon, SKM, sebagaimana amar Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2595 K/Pid.Sus/2020, juga telah divonis penjara selama 4 tahun dengan denda sebesar Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah).

Pihak Mahkamah Agung juga menetapkan barang bukti berupa (Nomor 1 sampai denga nomor 54 ) atas nama terdakwa Dra. Suriah, untuk dikembalikan kepada pihak penuntut umum, untuk digunakan dalam perkara AMRAN MADJID, S.T.

Uraian singkat Perkara : Terdakwa Dra. Suridah, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak korupsi dalam proyek pengadaan peralatan kedokteran, kesehatan, dan KB Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Poso tahun anggaran 2013 dengan pelaksana pekerjaan PT. PRASIDA EKATAMA dengan nilai kontrak kerja sebesar Rp. 16.472.819.000.- (enam belas milyar empat ratus tuju puluh dua juta delapan ratus Sembilan belas rupiah), namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut ditemukan perbuatan melawan hukum yakni penyusun harga perkiraan sendiri (HPS) tidak sesuai ketentuan dalam pasal 66 ayat (7) Perpres 54 tahun 2010 sehingga terjadi kemahalan harga dan adanya pemberian diskon/potongan harga dari Disributor kepada rekanan pelaksanaan pekerjaan antara 25%-40% sehingga mengakibatkan terjadinya kerugian Negara sebesar Rp. 4.814.232.150,- (empat milyar delapan ratus empat belas juta dua ratus tiga puluh dua ribu seratus lima puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan di ancam : Pasal 2 Ayat (1) Jo pasal 18 Undang-undang No 31 Tahun 2999 yang telah dubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair pasal 3 Jo pasal 18 Undang-unadng Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomoor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

Bahwa perkara ini awalnya disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, namun pada bulan November 2018 dan dilimpahkan tahap penuntutanya ke Kejaksaan Negeri Poso pads bulan Oktober Tahun 2019.

Uraian singkat Perkara : Terdakwa Noberial Marthen Salmon, SKM
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi pada proyek Pengadaan Alat Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Poso Tahun Anggaran 2013 dengan waktu pelaksanaan 150 (seratus lima puluh) hari kelender dengan nilai kontrak sebesar Rp. 13.057.905.000,- (tiga belas milyar lima puluh tujuh juta sembilan ratus lima ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. ENSEVAL PUTERA MEGATRADING, Tbk., sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Bahwa perkara ini juga awalnya disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, pada bulan November Tahun 2018 dan dilimpahkan tahap penuntutanya ke Kejaksaan Negeri Poso pada bulan Oktober Tahun 2019 silam.

Perkara atas nama Noberial Marthen Salmon, SKM, juga sebelumnya telah disidik oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah, pada bulan November Tahun 2018 dan dilimpahkan tahap penuntutanya ke Kejaksaan Negeri Poso bulan Oktober Tahun 2019 silam.

Pelaksanaan eksekusi atas nama Dra. Suridah juga berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-659/P.2.13/Fu.1/11/2020.

Begitu pun dengan Noberial Marthen Salmon, SKM, dieksekusi penjara berdasarkan Surat Perintah Pelaksanaan Putusan Pengadilan (P-48) Nomor Print-660/P.2.13/Fu.1/11/2020.

Dieksekusinya kedua terdakwa tersebut, atas upaya kasasi yang dilakukan sebelumnya oleh penuntut umum Kejari Poso ke Mahkamah Agung, pasca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Palu, pada 30 Maret 2020, yang telah membebaskan keduanya dari semua dakwaan.

Ini dibuktikan dengan adanya surat putusan nomor : 47/Pid.Sus-TPK/2019/PN.Palu untuk Dra. Suridah dan surat putusan nomor : 46/Pid.Sus-TPK/2019/PN Palu, untuk NOBERIAL MARTHEN SALMON, SKM.

Sumber : PRESS RELEASE Kepala Kejaksaan Negeri Poso

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here